Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Pamekasan Samukrah menyebut, penurunan produksi rokok berimbas pada turunnya permintaan pasokan tembakau kepada petani berkurang. Dengan hasil panen tahun ini yang kurang baik akibat musim kemarau hujan, nasib petani tembakau akan semakin terpuruk akibat kenaikan cukai.
"Berat sekali beban kami para petani. Mohon Pak Presiden dan Ibu Menkeu tidak melakukan kenaikan cukai utamanya untuk rokok kretek tangan. Mulai 2020 hingga 2021, hasil panen tembakau kami sudah hancur karena hujan dan pandemi. Ditambah dengan kenaikan cukai, pada akhirnya kami petani yang menderita," kata dia kepada wartawan, Rabu, 17 November 2021.
Ia memproyeksikan, pabrikan akan menekan biaya produksi seberapa pun besaran persentase kenaikan tarif cukai yang akan ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah dengan menekan harga tembakau yang diserap dari petani, sehingga akan membuat harganya menjadi turun.
Pabrikan juga harus berstrategi agar usahanya tetap lanjut, apalagi untuk SKT yang dibuat manual. Caranya dengan membeli tembakau dengan harga serendah mungkin. Serapan petani tembakau semakin turun, harganya juga akan semakin turun. Petani yang menanggung akibatnya.
"Tolong lah, pemerintah harus menunda kenaikan cukai. Kami mohon dalam setiap memutuskan kebijakan, pemerintah melakukan analisis yang benar-benar memperhitungkan dampak kerugian. Cukai naik, petani makin buntung. Kami akan bergerak ke istana, memperjuangkan nasib kami," ungkapnya.
Tak hanya di Pamekasan, para petani tembakau di Temanggung Jawa Tengah pun menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan cukai rokok. Apalagi menurut Ketua APTI Temanggung Siyamin, petani juga jarang kali dilibatkan dalam menentukan kebijakan cukai rokok.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun depan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menargetkan, pengumuman terkait cukai rokok bisa dilakukan dalam bulan ini.
"Realisasi dana bantuan, termasuk DBH CHT yang katanya sebesar 15 persen untuk petani, tidak pernah kami terima. Begitu juga dengan bantuan lainnya, sering tidak tepat sasaran, tidak jelas distribusi dan outcome-nya. Sampai hari ini kami belum pernah merasakan manfaat DBH CHT. Pemerintah tidak peduli dan tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan kami, para petani tembakau," ujar dia.
Selain para petani, dari sisi buruh para pekerja pabrik rokok di Kudus, Jawa Tengah juga menyuarakan penolakan kenaikan CHT. Sekjen Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kudus, Badaruddin menyebut, para buruh industri rokok yang didominasi para pekerja perempuan akan semakin termarjinalkan dengan keputusan menaikkan CHT.
"Dari sekitar 77 ribu-an buruh pabrik rokok di Kudus, 80 persen adalah kaum perempuan dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Sebagai pekerja di pabrik rokok, mereka mandiri dan berdaya dengan upah yang didapat. Para perempuan ini adalah tulang punggung keluarga. Naiknya CHT jelas akan membuat dapur mereka sulit mengepul. Mohon pemerintah jangan mengabaikan kondisi ini," katanya.
Setiap tahun, Sarbumusi mencatat penurunan jumlah tenaga kerja di sektor IHT khususnya sejak 2013. Hal ini, lanjut Badaruddin, tak terlepas dari keputusan kenaikan cukai rokok yang juga terjadi setiap tahun, ditambah lagi tidak adanya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor ini.
"Kepada siapa lagi kami mau mengadu mengenai nasib buruh jika tidak langsung kepada Pak Jokowi. Kami, para buruh asal Kudus bersatu, akan melakukan aksi turun ke jalan, datang ke istana, agar Pak Jokowi bisa melihat secara nyata dampak kenaikan CHT terhadap para buruh," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
