Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budi daya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara Rp41,28 miliar. Sedangkan jumlah pembudidaya sekitar 147 kelompok dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.
KKP memiliki dua skema program untuk mewujudkan Lombok sebagai pusat budi daya lobster nasional, yakni melalui program lobster estate atau kampung budi daya lobster.
Trenggono menegaskan, pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih. Di samping itu, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.
"Tahun ini kita persiapan termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Kalau kita sudah bisa menetapkan lokasi dan sebagainya, di 2022 pembangunan dimulai," ujar Trenggono dilansir dari laman resmi KKP, Minggu, 30 Mei 2021.
Menindaklanjuti rencana tersebut, Trenggono pun kembali bertemu dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah beserta jajaran. Zulkieflimansyah menjelaskan, potensi budidaya lobster di wilayah kerjanya memang belum tergarap maksimal. Ia bilang yang baru tergarap bahkan tidak sampai 10 persen dari total seribuan hektare area potensial.
Sehingga dia yakin rencana pengembangan Lombok sebagai pusat budidaya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pemda dan pembudidaya lobster selama ini juga bisa tersolusikan.
"Kendalanya seperti dinamika pasar yang tidak stabil, terbatasnya sarana prasarana pendukung kualitas budidaya termasuk mesin pencacah pakan, hingga penataan KJA yang belum sesuai dengan estetika lingkungan wisata," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
