"Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum Minggu ketiga September. Kasihan KPM itu Pak. Tidak ada yang sulit Pak kalau kita bersungguh-sungguh," kata Mensos dalam pertemuan pemadanan data di Palangkaraya, dikutip Senin, 20 September 2021.
Mensos menyampaikan pesan ini dalam pertemuan dengan perwakilan PT Pos Indonesia, Himbara, para pejabat eselon l Kementerian Sosial (Kemensos), staf khusus menteri, Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol. Ida Oetari, Deputi PIP Bidang Polhukam dan PMK BPKP Iwan Taufiq Purwanto, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palangkaraya.
Dalam pertemuan ini, masukan yang diterima Mensos hampir sama dengan pertemuan yang digelar di Kalimantan Selatan. Salah satunya terkait proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Kondisi geografis di Kalimantan Tengah kebanyakan berupa lahan gambut, rawa, dan sungai.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Mensos meminta petugas dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM PKH dan BPNT.
"Saya minta kita mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan Pak. Mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan," kata Mensos.
Kepada semua pihak terkait, Mensos meminta untuk berhati-hati dengan data. Misalnya saat diketahui bansos tidak sampai karena alamatnya tidak diketahui, Mensos meminta agar tidak lantas bantuan tidak disalurkan.
"Kalau ternyata orang ini meninggal karena kelaparan, dosa kita Pak. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini," katanya.
Untuk itu, Mensos juga meminta agar instansi terkait untuk mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum untuk menyalurkan bansos secara sekaligus.
"Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekadar administratif," kata Mensos.
Mensos pun mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalteng dalam pertemuan tersebut. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, adanya pendataan ganda, dan prosedur yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM, PKH maupun BPNT.
"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
