Ilustrasi suplemen atau obat-obatan. Medcom.id/Mohammad Rizal
Ilustrasi suplemen atau obat-obatan. Medcom.id/Mohammad Rizal

Produk Farmasi Asli Indonesia Bakal Masuk di Belanja Pemerintah

Ekonomi industri farmasi kementerian perindustrian
Ilham wibowo • 11 Maret 2020 17:18
Cikarang: Produk farmasi yang masuk kategori Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) akan jadi prioritas dalam belanja Pemerintah di sektor kesehatan. Langkah ini dilakukan dalam menekan ketergantungan impor bahan baku obat kimia konvensional.
 
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa produk OMAI yang merupakan obat-obatan berbahan baku biodiversitas asli Indonesia berstandar Obat Herbal Terstandar (OHT) dan Fitofarmaka ini akan lebih banyak digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini pengembangan produk farmasi OMAI telah memenuhi standar internasional.
 
Dorongan produk OMAI masuk ke program JKN juga agar mendapatkan daya serap atau pasar yang besar dari hasil penelitian termutakhir dari anak bangsa. Kekayaan alam Indonesia yang bisa dimanfaatkan sebagai pilihan pengobatan pun bisa diperluas oleh pelaku industri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bukan hanya kita melakukan penetrasi untuk membuka pasar di JKN dalam hal ini BPJS, tapi juga agar agar level playing field yang adil bagi industri dalam negeri ketika dikaitkan dengan produk-produk obat lainnya," kata Agus ditemui di pabrik Kalbe, Cikarang, Jawa Barat, Rabu, 11 Maret 2020.
 
Pemerintah, kata Agus, juga telah menyiapkan aturan khusus agar produk OMAI bisa lebih banyak diproduksi dan digunakan masyarakat. Langkah substitusi impor bahan baku farmasi itu pun bakal dilakukan pada saat proses tender pembelian obat.
 
"Nah ini harus ada penekanan terhadap pemberdayaan dari industri-industri dalam negeri misalnya misalnya kalau dalam aturan yang sudah kami diskusikan apabila tender, belanja-belanja yang berkaitan dengan APBN termasuk untuk obat-obatan BPJS melalui tender," paparnya.
 
Pemerintah juga menyiapkan skema insentif agar produk OMAI yang memerlukan biaya produksi lebih besar bisa maksimal dijalankan. Agus mengatakan bahwa Pemerintah siap membeli 15 persen lebih mahal dibandingkan produk serupa yang impor.
 
"Kami sudah bikin atutran bisa dipergunakan oleh user tanpa nanti di kemudian hari akan menimbulkan masalah hukum. Jadi kami memberikan suatu ruang 15 persen lebih mahal asal dia diproduksi dalam negeri," ungkapnya.
 
Agus menambahkan bahwa nantinya obat yang digunakan dalam program JKN perlu memiliki tingkat kandungan dalam negeri 100 persen. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku yang selama ini dipasok Tiongkok.
 
"Kita sedang mengkaji untuk menggunakan yang namanya proces base, jadi proces base bukan cost base. Ini juga salah satu upaya yang kemungkinan bisa membantu industri farmasi kita berkembang lebih baik lagi kedepannya," pungkas Agus.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif