Jakarta: Program cetak sawah dinilai tidak efektif dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia selama pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan Indonesia masih kekurangan pasokan komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Karena itu, cara ekstensifikasi lahan tidak akan berkontribusi signifikan pada pemenuhan kebutuhan domestik yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan lahan memang menjadi masalah besar di sektor pertanian Indonesia. Sebab, banyak lahan pertanian yang telah dikonversi untuk pengembangan industri, infrastruktur dan lainnya.
“Proyek mencetak lahan sawah baru tidak tepat untuk mengatasi krisis pangan saat ini. Jika dilakukan secara tergesa-gesa, proyek pencetakan lahan sawah baru yang memakan modal besar ini malah menimbulkan risiko gagal panen yang merugikan petani dan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 5 Mei 2020.
Upaya pemerintah untuk memperluas lahan pertanian perlu diapresiasi. Namun, ia bilang langkah ini tidak bisa diharapkan menjadi solusi cepat untuk mengatasi krisis pangan selama pandemi covid-19.
Pembukaan lahan sawah baru, apalagi di lahan gambut, akan mengambil waktu lama. Mulai dari mengolah lahan hingga proses pertaniannya sendiri. Pengolahan lahan menjadi sawah sangat tergantung pada jenis dan karakteristik lahannya.
Ia menambahkan pemerintah seharusnya memperkuat produksi pangan yang sudah ada dengan memberi fasilitas bagi para petani seperti teknologi, sarana prasarana, dan kemudahan kredit usaha. Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan stok pangan melalui penyerapan produksi domestik sebanyak mungkin dan impor pangan.
Pemerintah juga perlu memastikan kelancaran distribusi dan logistik pangan sehingga pangan bisa tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia.
"Jika pemerintah ingin mencapai ketahanan pangan, pemerintah harus terus mendorong produktivitas produksi dalam negeri dan memaksimalkan penyerapannya. Perdagangan internasional juga dapat dijadikan pilihan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan di pasar," pungkas dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyoroti defisit stok pangan di beberapa provinsi, termasuk komoditas penting seperti beras. Hal ini disebabkan oleh produksi dan distribusi pangan Indonesia yang terganggu akibat pandemi covid-19. Jika berkelanjutan, defisit stok pangan dapat berubah menjadi krisis pangan.
Sebagai solusinya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Pertanian bersama beberapa BUMN untuk mencetak lahan sawah baru dengan target seluas 900 ribu hektare (ha), termasuk lahan gambut, lahan basah, dan lahan kering.
Karena itu, cara ekstensifikasi lahan tidak akan berkontribusi signifikan pada pemenuhan kebutuhan domestik yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan lahan memang menjadi masalah besar di sektor pertanian Indonesia. Sebab, banyak lahan pertanian yang telah dikonversi untuk pengembangan industri, infrastruktur dan lainnya.
“Proyek mencetak lahan sawah baru tidak tepat untuk mengatasi krisis pangan saat ini. Jika dilakukan secara tergesa-gesa, proyek pencetakan lahan sawah baru yang memakan modal besar ini malah menimbulkan risiko gagal panen yang merugikan petani dan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 5 Mei 2020.
Upaya pemerintah untuk memperluas lahan pertanian perlu diapresiasi. Namun, ia bilang langkah ini tidak bisa diharapkan menjadi solusi cepat untuk mengatasi krisis pangan selama pandemi covid-19.
Pembukaan lahan sawah baru, apalagi di lahan gambut, akan mengambil waktu lama. Mulai dari mengolah lahan hingga proses pertaniannya sendiri. Pengolahan lahan menjadi sawah sangat tergantung pada jenis dan karakteristik lahannya.
Ia menambahkan pemerintah seharusnya memperkuat produksi pangan yang sudah ada dengan memberi fasilitas bagi para petani seperti teknologi, sarana prasarana, dan kemudahan kredit usaha. Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan stok pangan melalui penyerapan produksi domestik sebanyak mungkin dan impor pangan.
Pemerintah juga perlu memastikan kelancaran distribusi dan logistik pangan sehingga pangan bisa tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia.
"Jika pemerintah ingin mencapai ketahanan pangan, pemerintah harus terus mendorong produktivitas produksi dalam negeri dan memaksimalkan penyerapannya. Perdagangan internasional juga dapat dijadikan pilihan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan di pasar," pungkas dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyoroti defisit stok pangan di beberapa provinsi, termasuk komoditas penting seperti beras. Hal ini disebabkan oleh produksi dan distribusi pangan Indonesia yang terganggu akibat pandemi covid-19. Jika berkelanjutan, defisit stok pangan dapat berubah menjadi krisis pangan.
Sebagai solusinya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Pertanian bersama beberapa BUMN untuk mencetak lahan sawah baru dengan target seluas 900 ribu hektare (ha), termasuk lahan gambut, lahan basah, dan lahan kering.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
