"Saya sangat setuju dengan langkah-langkah Pak Menteri (Mentan Syahrul Yasin Limpo) dalam mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Saya kira langkah ini sudah sesuai jalur, terutama dalam menjaga krisis pangan," ujar Firdaus, dikutip keterangan tertulis, Rabu, 6 Mei 2020.
Menurut Firdaus, persoalan pangan adalah persoalan semua orang yang harus menjadi perhatian bersama. Apalagi, pangan adalah kebutuhan utama yang menjadi kebutuhan sehari-hari.
"Karena itu, saya menilai tugas Kementan tidaklah mudah, karena selalu menyangkut kebutuhan perut. Makanya, semua pihak wajib mendukung berbagai langkah Kementan. Kemudian juga soal defisit. Bagi saya terminologinya ada dua. Pertama defisit itu terjadi hanya di beberapa wilayah saja. Kedua, pada bagian pangan apa yang terjadi defisit. Jadi kita tidak boleh langsung mencap kalau saat ini kita sedang mengalami defisit," katanya.
Sebagai catatan, sejumlah provinsi yang sebelumnya mengalami defisit beras, kini telah berkurang lantaran intervensi yang dilakukan pemerintah dengan pemasok langsung kebutuhan beras di beberapa wilayah.
Ada tujuh provinsi yang mengalami defisit beras, yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Setelah diintervensi, maka yang tersisa hanya Provinsi Riau, Bangka Belitung, dan Maluku Utara.
Beberapa upaya intervensi yang dilakukan adalah mengalokasikan stok beras nasional dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami defisit. Lalu berkoordinasi dengan Bulog untuk mendistribusikan stok beras.
Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjamin stok 11 bahan pokok dalam keadaan aman dan terkendali. Selain itu, Mentan juga mengatakan bahwa kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan stok beras.
"Berdasarkan data peta ketersediaan beras pada April 2020, terdapat 28 provinsi yang mengalami surplus lebih dari 10 persen, dua provinsi defisit antara 10 hingga 25 persen, yakni di Kalimantan Utara dan Maluku, serta empat provinsi dengan defisit lebih dari 25 persen yakni Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Maluku Utara," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
