Ilustrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika - - Foto: Setkab
Ilustrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika - - Foto: Setkab

Kementerian Kominfo Kembali Raih Opini WTP

Husen Miftahudin • 07 Agustus 2020 20:48
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut sejak 2016. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo 2019.
 
"Kementerian Kominfo telah menyelesaikan Laporan Keuangan audited 2019, dan telah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Kementerian Kominfo, Jumat, 7 Agustus 2020.
 
Johnny mengungkapkan perjalanan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang telah empat tahun berturut-turut memperoleh Opini WTP. Dia bilang, BPK melihat empat kriteria dasar dalam standar pemeriksaan, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurut Johnny, empat kriteria tersebut perlu dipertahankan. Sebab perolehan Opini WTP merupakan suatu kewajiban atas pengelolaan keuangan negara.
 
"Tidak dapat kita pungkiri meskipun Opini WTP yang diperoleh, namun perbaikan tata kelola perlu diprioritaskan. Dari hasil pemeriksaan BPK, masih banyak temuan yang harus ditindaklanjuti secara komprehensif dan cepat," ucapnya.
 
Johnny menekankan perbaikan sistem untuk mewujudkan Zero Temuan harus menjadi fokus Kementerian Kominfo. Terlebih lagi terhadap program prioritas Kominfo yang perlu adanya quality assurance terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi. "Konsep Three Lines of Defense perlu dalam kerangka kerja pengendalian intern," tegasnya.

 
Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo saat Penyerahan DIPA 2020. "Presiden menyatakan belanja terutama belanja modal agar secepat-cepatnya dibelanjakan. Belanja dari APBN harus dapat men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin, oleh karena itu segera lakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu, dan ini perintah," paparnya.
 
Saat itu, Presiden menekankan agar kementerian meningkatkan kualitas belanja dengan prinsip spending better. Bukan spending more.
 
"Presiden juga meminta agar dapat memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim. Upaya mewujudkan good governance merupakan tanggung jawab kita bersama," tutur dia.
 
Apresiasi BPK
 
Di tengah pandemi covid-19 diakui telah memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah perlu bekerja keras untuk mengantisipasi dengan melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan covid-19.
 
"Baik terhadap isu kesehatan maupun isu penanganan dampak ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa belanja pemerintah adalah kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkoreksi negatif pada tahun ini," urai Johnny.
 
Oleh karena itu, Johnny menyatakan bahwa Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan percepatan realisasi anggaran. "Mempercepat realisasi anggaran pada semua kementerian/lembaga harus dilakukan. Namun, tentu saja semuanya harus mengedepankan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
 
Sementara itu, Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan pemeriksaan keuangan tahun 2019 merupakan masa pemeriksaan yang berat karena situasi pandemi covid-19. Meskipun demikian, data yang diperoleh tim BPK selama pemeriksaan dinilai lebih mudah dibanding beberapa tahun sebelumnya.
 
"Apresiasi kami dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak (Menkominfo) responnya cepat untuk memberikan data dan juga cepat untuk memberikan penjelasan sehingga pemeriksaan di Kominfo itu termasuk pemeriksaan yang selesainya lebih cepat dari kementerian yang lain," sebut dia.

 
Achsanul mengharapkan BPK dan lembaga-lembaga negara harus terus melakukan koordinasi dan silaturahmi dalam melaksanakan tugas dan amanat undang-undang, saling menghormati, dan saling menjaga baik dalam hal integritas maupun akuntabilitasnya.
 
"Atas nama Badan Pemeriksa Keuangan, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menkominfo dan kami ucapkan selamat atas pertanggungjawaban yang sudah dijalankan dengan baik selama empat tahun berturut-turut," pungkasnya. 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan