Ilustrasi rempah-rempah Indonesia. Foto: Dok. Freepik.com
Ilustrasi rempah-rempah Indonesia. Foto: Dok. Freepik.com

Bappebti Gali Potensi Ekspor Rempah ke Tiongkok

Husen Miftahudin • 11 Agustus 2023 10:10
Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menggali lebih dalam potensi ekspor Indonesia ke Tiongkok, khususnya komoditas pertanian yang disimpan di gudang sistem resi gudang (SRG).
 
Hal ini mengemuka dalam pertemuan Bappebti dengan delegasi perdagangan rempah Kota Yulin, Tiongkok (Yulin People’s Association for Friendship with Foreign Countries) di Jakarta pada Selasa, 8 Agustus 2023.
 
"Ini menjadi salah satu upaya mendorong ekspor rempah dari gudang SRG ke pasar global, khususnya Tiongkok, serta meningkatkan implementasi Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia," ucap Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Agustus 2023.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Totok Hari Wibowo mengungkapkan, peluang Indonesia untuk bekerja sama dengan Tiongkok cukup besar. Hal ini mengingat Indonesia memiliki potensi rempah yang berkualitas tinggi.
 
"Indonesia memiliki komoditas rempah yang berkualitas tinggi serta memiliki potensi untuk dikembangkan dan dipasarkan ke dunia, seperti lada putih Muntok dari Bangka. Pemerintah akan mendorong agar fokus pada satu komoditas unggulan sehingga dapat meningkatkan derajat pelaku usaha atau petani," ujarnya.
 

Penguatan ekspor rempah


Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Heryono Hadi Prasetyo menuturkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki mekanisme lain dalam mendukung penguatan ekspor komoditas pertanian, termasuk rempah, melalui program SRG dan PLK.
 
SRG merupakan sistem penyimpanan komoditas di gudang yang membantu petani dan pelaku usaha dalam melakukan tunda jual pada saat harga turun. Dengan menyimpan komoditas di gudang SRG, pemilik barang akan memperoleh resi gudang sebagai bukti kepemilikan dan dapat diagunkan ke bank sebagai alternatif pembiayaan.
 
"Di dalam SRG, komoditas yang disimpan memiliki standar mutu yang baik karena telah melalui uji mutu sebelumnya," jelas dia.
 
Heryono juga menyampaikan, dalam mekanisme SRG, pemerintah memiliki program Skema Subsidi Resi Gudang. Maksudnya, pemilik komoditas di gudang SRG hanya akan membayar bunga pinjaman enam persen per tahun dan selisih bunga merupakan subsidi dari pemerintah.
 
"Pemanfaatan SRG sebagai mekanisme pembiayaan berbasis komoditas dapat mendukung kegiatan eksportir komoditas yang diresigudangkan. Saat ini, telah muncul pengelola gudang dan pelaku SRG yang merupakan pelaku ekspor atau eksportir untuk beberapa komoditas, seperti kopi, rumput laut, beras organik, ikan, dan timah," imbuh dia.
 
Baca juga: Jangan Sekadar Menjadi Cerita, Wapres Ingin Rempah Malut Kembali Berjaya

Bantu pemasaran


Dalam rangka mendukung implementasi SRG di Indonesia, PLK dapat membantu proses pemasaran komoditi SRG melalui lelang komoditas. PLK adalah pasar fisik komoditi terorganisir bagi pelaku usaha untuk bertransaksi melalui sistem lelang. PLK diharapkan dapat membantu pemilik barang di gudang SRG untuk memasarkan komoditasnya dan membantu pelaku usaha (eksportir) memperoleh komoditas ekspornya.
 
"Program SRG dan PLK diharapkan akan mendorong peningkatan ekspor Indonesia termasuk rempah-rempah, seperti lada, gambir, pala, dan kayu manis. Mengingat rempah merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Yulin, diharapkan ekspor rempah ini memiliki prospek yang menjanjikan ke Tiongkok," lanjut Heryono.
 
Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menambahkan berbagai upaya terus dilakukan Bappebti dalam mendorong peningkatan ekspor dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di Indonesia.
 
Selain penguatan SRG, Bappebti juga melakukan pengembangan PLK spot dan forward yang terintegrasi dengan SRG serta pengembangan PBK melalui kebijakan pembentukan harga acuan (price reference) untuk komoditas strategis, seperti crude palm oil (CPO) yang sedang digarap tahun ini.
 
Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan real time melalui bursa berjangka di Indonesia. Dengan memiliki harga acuan CPO, penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) akan lebih jelas serta penerimaan negara dari pajak ekspor akan lebih optimal.
 
"Harga acuan CPO juga dapat mendorong perbaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani dan penetapan harga acuan lain seperti biodiesel," jelas Olvy.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan