Kepala BPN Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan BBM tidak serta-merta meningkatkan semua rantai pasok. Salah satu yang terdampak adalah transportasi pengiriman pangan.
"Jadi kalau dalam perusahaan itu kita bisa lihat, berapa persen kontribusi dari misalnya transportasi, kemudian berapa persen. Hitungan kami, harusnya tidak lebih dari 6-8 persen kenaikan harga ya. Malah teman-teman itu ada yang menyampaikan hanya 2-3 persen," katanya dilansir Antara, Kamis, 15 September 2022.
| Baca juga: Demi Tekan Inflasi, Badan Pangan Nasional Terbitkan Regulasi Penyaluran CBP |
Jika ada biaya lain seperti pupuk dan sewa lahan, Arief mengungkapkan, basanya para pengusaha dan mitra yang berurusan dengan pangan bisa duduk bersama Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional memiliki Deputi I yang akan mengurus mengenai Harga Acuan Pembelian (HAP) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).
Adapun terkait rantai pasok pangan, ia melanjutkan, kewenangannya terbagi di dua lembaga yakni untuk bagian produksi berada di Kementerian Pertanian (Kementan). Sedangkan pascapanen meliputi ketersediaan dan stabilitas menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional.
"Jadi Badan Pangan Nasional ini mendapatkan pendelegasian kewenangan dua dari Kementan, dua dari Kementerian Perdagangan, dan juga yang satu lagi dari Kementerian BUMN, termasuk nanti penugasan-penugasan Bulog itu dari Badan Pangan," jelasnya.
Arief memaparkan Badan Pangan Nasional telah memiliki neraca pangan yang bisa melihat secara riil hingga produksi di beberapa bulan ke depan. Dari neraca itu, Badan Pangan Nasional mengetahui ketersediaan dan stok nasional.
"Kemudian kita siapkan lagi ketersediaan itu perlu berapa, sehingga kita tahu persis kebutuhan, ketersediaan, itu tadi, enggak boleh terlambat dan tidak boleh juga pada saat panen kita melakukan semena-mena, misalnya ketersediaan dari luar negeri. Ini semua harus balance dan salah satu kuncinya adalah transparansi itu akan di Badan Pangan Nasional," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
