"Saya minta bantuan, teknis pencatatannya bagaimana, siapa yang harus melakukan itu. Padahal kalau betul-betul dicatat, kita justru nomor satu," kata Ma'ruf saat bertemu Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), dikutip Jumat, 19 Maret 2021.
Ma'ruf meminta agar optimalisasi pendataan ini segera dilakukan melalui diskusi khusus dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), termasuk membenahi data ekspor produk halal.
Saat ini pemerintah tengah mendorong pembentukan kawasan industri halal dengan sistem one stop service untuk proses sertifikasi halal, seperti LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).
"Nantinya kita ingin layanan menyangkut sertifikasi halal supaya one stop service. Jadi, semua dilaksanakan di situ," ungkap Ma'ruf.
Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman menyarankan adanya penambahan kolom halal dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) Bea Cukai. Dengan begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) bisa mengklasifikasikan produk-produk ekspor tersebut berdasarkan halal dan non halal.
Adapun kontribusi industri makanan minuman Indonesia terhadap ekspor tinggi. Tahun lalu, ekspor produk ini mencapai USD31 juta. Jika 80 persennya merupakan produk halal, maka nilainya sekitar USD24 juta.
"Kalau di dalam form PEB itu ada kolom halal dan nonhalal, langsung tercatat bahwa berapa banyak produk halal kita yang diekspor, dan mau tak mau itu juga akan tercatat di Global Islamic Economy," kata Adhi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
