"Ke depan karena teknologi berkembang sangat cepat nanti kita akan menggunakan aplikasi biometrik. Kalau kita gunakan aplikasi biometrik sebagai penanda transaksi akan jauh menghemat," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dalam webinar, Selasa, 3 November 2020.
Ia menjelaskan selama ini penggunaan kartu membuat pemerintah harus merogoh kocek yang lumayan besar. Misalnya satu kartu bisa seharga Rp10 ribu, belum lagi biaya antarnya. Jika ditotal bisa mencapai Rp500 miliar. Padahal anggaran tersebut bisa digunakan untuk program atau kegiatan lainnya.
Selain itu, penggunaan aplikasi biometrik juga sangat sederhana. Penerima subsidi cukup datang ke tempat pencairan dan bisa langsung melakukan transaksi. Metode itu pun sudah di uji coba dengan beberapa pihak seperti Bank Mandiri, LinkAja dan lainnya.
"Ini akan jauh menghemat biaya-biaya transaksi yang dikeluarkan. Nggak perlu pakai EDC lagi, jadi merchant-nya cukup dengan smartphone. Itu sangat hemat sekali," tutur dia.
Lebih lanjut,penggunaan biometrik ini nantinya akan diaplikasikan dalam integrasi penyaluran berbagai macam subsidi seperti listrik, LPG, pupuk serta bansos lainnya. Dengan begitu, seluruh insentif yang disalurkan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
"Idealnya nanti kita inginnya subsidi ini digabung dengan bantuan-bantuan sosial yang lain melalui Kemensos, ke depannya idealnya seperti itu," pungkas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
