Ilustrasi petugas memberhentikan pelanggar PSBB - - Foto: Medcom/ Christian
Ilustrasi petugas memberhentikan pelanggar PSBB - - Foto: Medcom/ Christian

Pelonggaran PSBB, Pemerintah Terapkan Protokol Kesehatan Lebih Ketat

Ekonomi PSBB New Normal Pemulihan Ekonomi
Ilham wibowo • 21 Mei 2020 22:18
Jakarta: Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menghadapi fase kondisi normal baru atau new normal. Pemulihan ekonomi bakal dimulai dengan penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.
 
"Peta jalan pemulihan ekonomi harus bertahap, tergantung pada tingkat kesiapan masyarakat dan publik yang menjalankan roda ekonomi," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 21 Mei 2020.
 
Suharso menegaskan protokol kesehatan bakal lebih ketat agar produktivitas masyarakat dapat meningkat secara aman. Karena itu, kedisiplinan masyarakat diperlukan agar ekonomi Indonesia kembali pulih.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pelonggaran atau penyesuaian atau pengurangan PSBB bukan berarti virusnya tidak ada tapi bisa kendalikan virus. Semua harus disiplin dengan ketat, tidak ada toleransi protokol itu harus dilakukan," ujarnya.

 
Dalam menetapkan protokol hidup new normal, pemerintah menetapkan tiga indikator yang mengacu pada rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Indikator pertama, yakni statistik tingkat penularan covid-19 di suatu wilayah atau reproduksi efektif (Rt) dengan angka mengecil yakni levelnya berada di bawah satu.
 
Saat ini, angka Rt Indonesia masih mencapai 2,5. Artinya satu orang positif covid-19 di Indonesia bisa menularkan virus ke dua atau tiga orang lainnya. Dalam mengimplementasikan penyesuaian PSBB, batas nilai Rt harus konsisten selama 14 hari. Bappenas saat ini telah memulai penghitungan Rt di wilayah zona hijau.
 
"Semua menjaga dan membuat artinya di bawah satu. Bukan berarti virus hilang, tapi kita memutus mata rantai tersebarnya penyakit ini," tuturnya.
 
Indikator kedua yakni kesiapan sistem kesehatan. New normal akan berlaku jika kapasitas dan adaptasi sistem kesehatan di Indonesia sudah mendukung untuk pelayanan covid-19. Jumlah kasus baru harus lebih kecil dari kapasitas layanan kesehatan yang bisa disediakan.
 
"Misalnya kalau sebuah RS punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk covid-19. Nah pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari itu harus di bawah 60," papar dia.
 
Terakhir, kemampuan pemerintah untuk mengetes warganya yang diduga terpapar covid-19. Penyesuaian PSBB bisa dilakukan setelah memenuhi target pengetesan dengan kapasitas 10-12 ribu per hari.

 
Saat ini jumlah tes corona di Indonesia masih termasuk rendah yaitu 743 per satu juta. Pemerintah pun terus mengebut jumlah tes agar mencapai 10-12 ribu per hari.
 
"Saya minta bupati dan gubernur seluruh Indonesia berikan data sebenarnya. Jangan ada yang disembunyikan dan tidak jujur, itu bahannya sekali. Yang rugi kita semua kalau tidak jujur," pungkasnya.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif