"Kita sekarang mau masuk ke mal saja sudah mulai menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Dengan demikian sinkronisasi data akan terjadi, suka tidak suka," ujar Erick dalam seminar daring yang digelar KPK di Jakarta, Selasa, 7 September 2021.
Menurutnya, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data pajak, akan terjadi sinkronisasi juga yang akan mendorong transparansi di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
"Kuncinya memang keterbukaan menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Memang kompleksitasnya di BUMN ada, saya jujur. Seperti disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, ada beberapa BUMN yang memang tadi belum melaporkan LHKPN," terangnya.
Terkait BUMN yang belum melaporkan LHKPN, Erick menegaskan akan memanggil Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto untuk memastikan data antara Kementerian BUMN dengan KPK sama.
Hal ini karena ada beberapa BUMN yang sekarang sedang menjalani proses merger. Selain itu ada juga BUMN di bawah klaster PPA-Danareksa, sebanyak 7-8 BUMN akan ditutup karena sudah tidak beroperasi sejak 2008.
"Nanti datanya kami sinkronisasikan supaya kita tidak membuang waktu, juga dengan data-data yang memang tidak diperlukan atau memang BUMN-nya sendiri sudah tutup. Hal-hal seperti ini yang kita coba lakukan. Dan saya rasa kompleksitas dan keraguan pasti di awal-awalnya ada, tetapi tentu kalau tadi disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan secara transparan, maka jangan takut karena yang namanya penambahan atau pengurangan merupakan suatu hal yang wajar," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
