Jakarta: Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendorong pengusaha khususnya anak muda untuk ikut berkecimpung di industri minyak dan gas (migas). Berbagai program yang masif dan agresif perlu diimplementasikan para pelaku industri hulu migas demi mengembalikan kejayaan industri hulu migas.
"Hipmi mendorong pengusaha muda ikut masuk di industri migas, karena agar ada transfer knowledge. Jangan sampai pengusaha asing saja yang eksis, harus ada regenerasi pengusaha migas baru, kita perlu lahirkan Medco-Medco baru dari dalam negeri," ujar Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu, 6 Februari 2021.
Program-program seperti pengeboran masif di wilayah kerja Rokan yang akan berakhir Agustus 2021, pengeboran 616 sumur di 2021, rencana pengadaan 2021 yang mencapai USD6,08 miliar, sampai pencapaian target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) barang dan jasa di 2021 sebesar 57 persen merupakan sejumlah program yang dicanangkan SKK Migas dan para kontraktor kerja sama yang akan coba direalisasikan di 2021.
"Hipmi mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh SKK Migas dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membenahi iklim usaha di sektor hulu migas untuk meningkatkan TKDN dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dikerjakan oleh bukan hanya BUMN tetapi juga bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal nasional dan daerah," ketusnya.
Apabila dianalisa lebih jauh, dari rencana belanja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar USD6,08 miliar, jika terdapat 57 persen yang diprioritaskan kepada industri dalam negeri, maka diperkirakan akan mencapai angka sebesar USD3,46 miliar atau setara dengan Rp48,5 triliun.
Menurut Mardani, angka ini seharusnya dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya melakukan pembelanjaan negara melalui APBN dan APBD untuk menggulirkan ekonomi di masyarakat.
"Jangan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asing, potensial angka tersebut dari procurement list yang sudah disampaikan oleh SKK itu harus dikolaborasikan oleh pengusaha-pengusaha lokal dan daerah agar ada pemerataan ekonomi," ungkapnya.
Kesulitan mengenai pencapaian target TKDN tersebut semakin kompleks di mana saat ini pemerintah juga sedang diminta untuk melakukan efisiensi yang mengakibatkan industri lokal harus menjadi semakin efisien dalam memproduksi barang-barang yang dihasilkan.
Mardani bilang, dalam rangka mempercepat proses pengembangan industri lokal yang dapat bersaing dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia, dibutuhkan peran lebih dari BKPM dan SKK Migas yang didukung stakeholder lainnya agar dapat tampil lebih aktif untuk bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder tersebut dan memberikan bimbingan kepada para pelaku industri di dalam negeri.
Sehingga, lanjutnya, dapat mengejar ketertinggalan atas target pencapaian roadmap TKDN yang sudah tertuang dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2013, serta dapat membuat industri dalam negeri lebih menunjukkan eksistensinya di dalam negeri.
"Peran BKPM, SKK Migas, dan para stakeholder lainnya serta dukungan dan niat baik dari para pelaku bisnis di BUMN dan swasta inilah yang perlu kita tunggu," tutup Mardani.
"Hipmi mendorong pengusaha muda ikut masuk di industri migas, karena agar ada transfer knowledge. Jangan sampai pengusaha asing saja yang eksis, harus ada regenerasi pengusaha migas baru, kita perlu lahirkan Medco-Medco baru dari dalam negeri," ujar Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu, 6 Februari 2021.
Program-program seperti pengeboran masif di wilayah kerja Rokan yang akan berakhir Agustus 2021, pengeboran 616 sumur di 2021, rencana pengadaan 2021 yang mencapai USD6,08 miliar, sampai pencapaian target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) barang dan jasa di 2021 sebesar 57 persen merupakan sejumlah program yang dicanangkan SKK Migas dan para kontraktor kerja sama yang akan coba direalisasikan di 2021.
"Hipmi mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh SKK Migas dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membenahi iklim usaha di sektor hulu migas untuk meningkatkan TKDN dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dikerjakan oleh bukan hanya BUMN tetapi juga bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal nasional dan daerah," ketusnya.
Apabila dianalisa lebih jauh, dari rencana belanja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar USD6,08 miliar, jika terdapat 57 persen yang diprioritaskan kepada industri dalam negeri, maka diperkirakan akan mencapai angka sebesar USD3,46 miliar atau setara dengan Rp48,5 triliun.
Menurut Mardani, angka ini seharusnya dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya melakukan pembelanjaan negara melalui APBN dan APBD untuk menggulirkan ekonomi di masyarakat.
"Jangan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asing, potensial angka tersebut dari procurement list yang sudah disampaikan oleh SKK itu harus dikolaborasikan oleh pengusaha-pengusaha lokal dan daerah agar ada pemerataan ekonomi," ungkapnya.
Kesulitan mengenai pencapaian target TKDN tersebut semakin kompleks di mana saat ini pemerintah juga sedang diminta untuk melakukan efisiensi yang mengakibatkan industri lokal harus menjadi semakin efisien dalam memproduksi barang-barang yang dihasilkan.
Mardani bilang, dalam rangka mempercepat proses pengembangan industri lokal yang dapat bersaing dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia, dibutuhkan peran lebih dari BKPM dan SKK Migas yang didukung stakeholder lainnya agar dapat tampil lebih aktif untuk bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder tersebut dan memberikan bimbingan kepada para pelaku industri di dalam negeri.
Sehingga, lanjutnya, dapat mengejar ketertinggalan atas target pencapaian roadmap TKDN yang sudah tertuang dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2013, serta dapat membuat industri dalam negeri lebih menunjukkan eksistensinya di dalam negeri.
"Peran BKPM, SKK Migas, dan para stakeholder lainnya serta dukungan dan niat baik dari para pelaku bisnis di BUMN dan swasta inilah yang perlu kita tunggu," tutup Mardani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
