Dalam Sesi Tematik yang membahas soal kualitas udara, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor berembuk untuk mencari solusi terhadap masalah polusi udara yang kian mengkhawatirkan.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah tidak adanya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara.
Saat ini, inventarisasi sumber emisi baru dilakukan di Jakarta, padahal polusi udara bersifat lintas batas dan mempengaruhi kawasan aglomerasi Jakarta yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kondisi ini mendorong perlunya pilot project untuk Inventory Emission dan Source Apportionment di kawasan tersebut.
Direktur Air Quality Life Index (AQLI) dari Energy Policy Institute di University of Chicago Tanushree Ganguly menyampaikan, akses publik terhadap data penting untuk mengawal kebijakan udara bersih.
"Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah, dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat. Tanpa masyarakat bergerak, pemerintah tidak akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perbaikan kualitas udara," jelas Tanushree dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 10 September 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro mengimbau agar urgensi terhadap data jangan sampai menjadi noise yang tidak menjadi tindakan.
"Saya usul agar kita memprioritaskan penanganan polusi udara pada daerah-daerah yang sudah teridentifikasi sebagai hotspot seperti Palembang karena kebakaran hutan, ujung Suralaya karena energi, dan area urban greater Jakarta yang lebih kompleks," ungkap dia.
Lebih lanjut, Sigit mengusulkan agar penanganan polusi udara Jakarta bersifat lintas daerah yakni Jabodetabek bahkan Karawang. Menurutnya, penanganan polusi udara di greater Jakarta perlu menjadi perhatian diantaranya dari aspek kebijakan berbasis bukti, perencanaan skenario, ketegasan pada penindakan sumber polusi, serta monitoring dan evaluasi.
| Baca juga: Pemerintahan Prabowo Didorong Atasi Masalah Polusi Udara |
Tiru negara lain terapkan kebijakan udara bersih
Sementara itu, Co-founder Bicara Udara Ratna Kartadjoemena menekankan pentingnya mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain.
"Kita perlu belajar dari pengalaman global dalam mengatasi polusi udara untuk mempercepat implementasi kebijakan udara bersih di Indonesia," tegas dia.
Diketahui, IISF 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat komitmen dan kerja sama untuk mengatasi polusi udara, dengan harapan dapat menghasilkan solusi yang dapat diterapkan secara efektif di seluruh negeri.
Acara IISF ini juga didukung oleh Bicara Udara, sebagai sustainably partner yang mendorong aksi nyata dalam penanganan polusi udara, termasuk edukasi kepada masyarakat serta advokasi kepada para pemangku kepentingan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
