Ilustrasi sawit. Foto: Ditjenbun Kementan.
Ilustrasi sawit. Foto: Ditjenbun Kementan.

7 Juta Buruh Sawit Terancam Kehilangan Pekerjaan

Ekonomi buruh minyak sawit ketenagakerjaan CPO PHK CPO Sawit
Media Indonesia.com • 02 Mei 2022 13:22
Jakarta: Labor Institute Indonesia atau Institute Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia berpendapat Indonesia sebagai negara terbesar di dunia memproduksi sawit, sudah segera pemerintah segera menata ulang tata kelola sawit nasional dengan melakukan pengawasan melekat (waskat).
 
Waskat ini harus melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK dalam bentuk Satuan Tugas Khusus yang langsung dipimpin oleh Wakil Presiden.
 
"Agar produksi sawit nasional tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya dapat mengangkat harkat dan kesejahteraan para buruh dan petani sawit Indonesia," kata Sekretaris Eksekutif Lembaga Tenaga Kerja Indonesia, Andy William Sinaga dalam keterangan resminya, dilansir Mediaindonesia.com, Selasa, 2 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, desak Andy, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah penegakan hukum berupa pengawasan atas perilaku oknum yang bertindak sebagai mafia sawit, yang mengeruk keuntungan dari produksi sawit nasional dengan 'mempermainkan' distribusi dan harga minyak goreng di Tanah Air.
 
Bertepatan peringatan hari Buruh Internasional, saat ini lebih kurang lima juta pekerja/buruh sawit yang di sektor hulu, hilir dan rantai pasok akan kehilangan pekerjaan serta dua juta buruh tani yang akan menghambat buah tandan segar (BTS) ditolak oleh Pengelolaan Kelapa Sawit.
 
"Ancaman kehilangan pekerjaan tersebut disebabkan adanya kebijakan pelarangan ekspor sawit dan segala produk turunannya," ujarnya.
 
Dari berbagai informasi yang dihimpun oleh Labor Institute, kata Andy, pekerja/buruh sawit di berbagai tingkatan mulai berkurang jam kerja karena kebijakan ekspor tersebut. Sebagai contoh para pekerja transportasi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit, banyak yang mengalami pengurangan frekuensi angkut minyak sawit.
 
"Bahkan ada yang mulai berkurang waktu kerja.Hal tersebut karena perusahaan sawit mulai melakukan pengurangan produksi," ungkap Andy.
 
Sebagai akibatnya, kata Andy, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi jika pemerintah tidak segera menghentikan penghentian sementara ekspor sawit tersebut. Karena banyak orang akan produksi sawit beserta turunannya. Belum lagi dua juta lebih petani yang mengelola kebun sawit mandiri akan berdampak atas kebijakan tersebut.
 
Selain itu pendapatan pemerintah atas Pungutan Ekspor Sawit mentah (PE Leavy) yang levelnya USD55-USD375 per ton, belum lagi pajak progresif ekspor USD1.500. (Apul Iskandar)
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif