Hal itu dianggap Said penting agar anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat. "Saya berharap agar tata kelola keuangan khususnya yang di APBD dikelola secara hati-hati. Sebab temuan BPK terkait kesalahan pengelolaan keuangan daerah masih tinggi," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Februari 2022.
Selain itu, dirinya berharap agar Dana Transfer Daerah dan Desa (TKDD) didorong lebih bermanfaat bagi perubahan di daerah. "Kita harapkan DAU tidak terkonsentrasi untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Kita inginkan kepala daerah disiplin mendorong alokasi DAU untuk pelayanan publik," ujarnya.
Said mengakui perubahan desain kebutuhan anggaran ini tidak bisa serta merta, tetapi membutuhkan transformasi. "Saya berharap lima tahun ke depan bisa berubah, alokasi DAU untuk optimalisasi pelayanan publik," tuturnya.
Dana ALokasi Khusus
Sementara itu, terkait pengelolaan Dana ALokasi Khusus (DAK), Said berharap agar para kepala daerah tidak hanya fokus untuk belanja infrastruktur. "Kita harus fokus untuk mendorong ketahanan pangan kita. Sebab sebagian besar bahan pangan kita saat ini masih impor," jelasnya.Melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberikan payung hukum soal pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah. Ada banyak sumber pembiayaan seperti di PT Sarana Multi Infrastruktur, dan lain sebagainya.
Kreativitas kepala daerah dengan berani mengambil inisiasi dengan pembiayaan daerah akan memperbesar ruang fiskal daerah. Ini kesempatan untuk memperbesar alokasi belanja daerah. "Saya berharap para kepala daerah juga kreatif, tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
