Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) - - Foto: Medcom
Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) - - Foto: Medcom

Beli Minyak Goreng Wajib Pakai KTP?

Antara • 20 Mei 2022 13:01
Jakarta: Pemerintah mewajibkan distribusi minyak goreng di pasar tradisional menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) demi menjamin pasokan nasional.
 
“Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP,” kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 20 Mei 2022.
 
Meskipun kebijakan larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng dicabut, pemerintah tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah pun kembali menerapkan aturan domestic market obligation oleh Kementerian Perdagangan dan domestic price obligation yang mengacu pada kajian BPKP.

 
Jumlah Domestic Market Obligation (DMO) dijaga pada jumlah 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari delapan juta ton minyak goreng pasokan dan sebagai cadangan sebesar dua juta ton.
 
“Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO. DMO akan atau harus dipenuhi masing-masing produsen, serta mekanisme untuk memproduksi, dan mendistribusikan minyak goreng kemasan rakyat secara merata dan tepat sasaran,” terang dia.
 
Lebih lanjut, produsen yang tidak mau menerapkan DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat akan diberikan sanksi.
 
Pemerintah, kata Airlangga, akan terus memantau pasokan dan pendistribusian minyak goreng sehingga target pembelian bisa tepat sasaran.
 
“Ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di Kementerian Perindustrian atau sering disebut dengan sistem SIMIRAH,” tuturnya.
 
Untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.
 
Sedangkan untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar akan ditetapkan peraturan yang melibatkan pemerintah daerah.
 
“Dan tentunya bagi para perusahaan ini diharap agar bisa membeli CPO ataupun perusahaan CPO membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar,” pungkas dia.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif