Itu dilakukan melalui e-katalog yang telah tersedia dan mudah diakses oleh pelaku usaha maupun pemerintah selaku pembeli.
Hal itu menurutnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada LKPP. "Semua K/L, pemda kini bergerak bersama mengoptimalkan belanja produk dalam negeri dan UMK-Koperasi," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu, 13 April 2022.
E-Katalog nasional, kata Abdullah telah diubah secara radikal dalam alur penayangan produk, yang sebelumnya terdapat delapan tahap, kini menjadi hanya dua tahap. Demikian halnya dengan e-Katalog Lokal yang mulanya tak banyak dimiliki oleh pemda, saat ini persyaratannya dipermudah agar dapat diakses.
Mekanisme pengelolaan katalog lokal disederhanakan dari sebelumnya empat tahapan menjadi satu tahapan. Pada Februari 2022, baru sekitar 40 pemda yang memiliki e-Katalog Lokal. Sekarang semua pemda otomatis ditetapkan sebagai pengelola.
"Tinggal bikin etalase produknya. Sekarang sudah ada lebih dari 120 pemda yang membuka Katalog Lokal. Nah di sanalah kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk," terang Abdullah.
Selain itu, LKPP juga telah membuat sejumlah rekomendasi seperti pembekuan produk impor bila memang ada produk substitusi dari dalam negeri. Abdullah mengatakan, LKPP saat ini sedang menyiapkan pengembangan sistem rencana umum pengadaan (RUP) baik di lingkup K/L, maupun pemda.
Dengan sistem tersebut, LKPP dapat mengetahui serta mengontrol alokasi belanja produk dalam negeri dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan. Berbagai upaya itu, kata mantan Bupati Banyuwangi tersebut, dapat terlaksana karena adanya dukungan dari seluruh instansi pemerintahan.
"Misalnya Bapak Mendagri telah mengakselerasi soal kemudahan pembayaran dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah," imbuh Abdullah.
"Kemarin teman-teman di daerah agak susah (dalam menggunakan kartu kredit pemerintah), ini regulasinya sudah proses. Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar, sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow. Ini bagian dari mendorong produk dalam negeri dan UMK terlibat lebih dalam mengakses APBN/APBD," tambahnya.
Dukungan lain juga diberikan oleh Kementerian Perindustrian yang mengintegrasikan Sistem Informasi TKDN dengan e-Katalog. Dengan begitu, kata Abdullah, produk yang sudah memiliki TKDN misalnya 25 persen, langsung masuk di e-Katalog.
Dihubungi terpisah, Deputi UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menuturkan, salah satu langkah yang diambil untuk mendorong percepatan implementasi belanja produk dalam negeri ialah melalui business matching dan pameran.
Dia mengatakan, bila upaya penyerapan belanja 40 persen K/L, pemda, dan BUMN kepada produk dalam negeri UKM tercapai, ekonomi Indonesia akan mendapatkan tambahan pertumbuhan hingga 1,8 persen terhadap PDB. Kemenkop UKM juga disebut berambisi target 40 persen itu dapat terlampaui.
"40 persen itu kan minimal, kita ingin tingkatkan lagi, jauh lebih tinggi dari itu," terang Hanung.
Dia optimistis itu potensial terjadi. Sebab, semua proses pengadaan barang/jasa pemerintah lebih tersistematis dan mudah. Kebijakan belanja 40 persen untuk produk dalam negeri UMK sedianya telah tertuang dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Hanya, implementasi di 2021 tak begitu memuaskan. Sebab, dari target belanja produk dalam negeri UMK yang tersedia sekitar Rp400 triliun, realisasinya hanya berkisar Rp100 triliun. Rendahnya pengadaan barang/jasa pemerintah dari produk dalam negeri UMK tak serta merta diartikan kualitas yang ada kacangan.
Hanung meyakini itu lebih disebabkan proses yang belum sempurna dan sistematis. Dengan berbagai terobosan dan perbaikan yang dilakukan LKPP, target pengadaan potensial tercapai. Apalagi produk dalam negeri UMK saat ini tak kalah baik kualitasnya ketimbang produk impor.
"Jadi sebetulnya produk dalam negeri ini tidak kalah saing. Kalaupun memang kualitasnya belum baik, ya diberikan kesempatan. Waktu di Bali, ada UMKM bisa menghasilkan simulator pesawat tempur, tank, antisadap, dan komunikasi antarmatra," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
