Kemenhub menerima penghargaan Opini WTP dari BPK di Ruang Mataram, Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020. Istimewa
Kemenhub menerima penghargaan Opini WTP dari BPK di Ruang Mataram, Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020. Istimewa

Kemenhub Raih Penghargaan Opini WTP 7 Kali Berturut-turut

Ekonomi BPK Kementerian Perhubungan
Al Abrar • 28 Juli 2020 15:17
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan begitu, Kemenhub telah tujuh kali berturut-turut memperoleh opini WTP, sejak 2013 hingga 2019.
 
"Kementerian Perhubungan mengapresiasi tim BPK yang telah secara profesional menyelesaikan pemeriksaan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Ruang Mataram, Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.
 
Di tempat yang sama, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto pada sambutannya turut memberikan apresiasi Opini atas Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemeriksaan atas laporan hasil keuangan BPK tidak spesifik mencari kesalahan seperti pelanggaran kepatuhan ataupun langgaran kepatutan namun kewajaran atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga," ujar Hendra.
 
Hendra mengatakan tujuan pemeriksaan keuangan yaitu memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kemenhub dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 
"Harapan saya di tahun depan, opini Kemenhub masih dalam tahap kewajaran seperti ini," ujar Hendra.
 
Kemenhub bakal fokus untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas temuan-temuan pada Pengelolaan PNBP, Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, serta Penatausahaan Aset, dengan menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mencegah terjadinya temuan berulang.
 
Aksi itu yakni menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK, mengadakan pelatihan kepada Kantor/Satker terkait pengadaan barang dan jasa, penatausahaan PNBP/Persediaan/Aset, serta melanjutkan inventarisasi dan penertiban aset.
 
Serta meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga lebih optimal dalam melakukan pengendalian.
 
Kemenhub juga berkomitmen untuk menuntaskan seluruh temuan-temuan dan diharapkan langkah-langkah tersebut dapat mengoptimalkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan serta dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang.
 
Penyerahan penghargaan ini turut dihadiri Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan DR. Hendra Susanto, Auditor Utama Keuangan Negara I Novy Gregory Antonius Pelenkahu beserta tim, dan para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif