Program ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan empat platform digital yang memiliki layanan berbasis syariah, yaitu LinkAja Syariah, Tokopedia Salam, Blibli Hasanah, dan Bukalapak.
"Kita menyadari bersama bahwa meng-online-kan dan menghalalkan UMKM saja tidak cukup," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Program Digitalisasi Pemasaran dan manajemen Produk Halal Bagi UMKM di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.
Untuk itu, diperlukan sinergi kolaborasi serta penguatan komitmen peran-peran yang saling terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk menguatkan peran UMKM makers halal dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.
"Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM melalui manajemen produk dan digital marketing, dengan masing-masing kelas diikuti sekitar 450 peserta. UMKM yang ikut serta terbagi atas dua jenis," ungkapnya.
Pertama, UMKM yang telah memiliki produk (makers), khususnya produk makanan, minuman dan obat tradisional yang memerlukan peningkatan kualitas produk, termasuk Sertifikasi Halal. Kedua, UMKM yang menjual produk (seller), namun belum mendigitalisasi produknya dan membutuhkan peningkatan akses pemasaran melalui platform digital.
UMKM yang menjadi peserta pelatihan merupakan binaan Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, BAZNAS serta organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, PINBAS MUI, FOZ, Forbis Gontor, dan IPEMI. Pelatihan akan dilaksanakan secara daring, mulai dari Oktober sampai Desember 2020.
Dalam post program, peserta yang memenuhi kualifikasi akan memperoleh fasilitasi sertifikasi halal dari BPJPH dan LinkAja Syariah. Selama dan usai pelatihan peserta akan diarahkan mengakses layanan pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM di daerah masing-masing untuk konsultasi pengembangan bisnisnya.
"Program ini pada prinsipnya terbuka untuk publik, dan ke depan akan dilaksanakan secara masif. Namun untuk kemudahan, pada tahap pertama diutamakan dari kelompok binaan K/L serta ormas," jelas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
