Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Sub Holding Commercial & Trading Pertamina menjelaskan penerapan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pada peningkatan kebutuhan atau konsumsi BBM, termasuk BBM retail dan industri di Jawa Tengah dan DIY. Dibandingkan periode awal PPKM, saat ini demand BBM retail meningkat 20 persen sedangkan industri pertambangan meningkat 783 persen, sektor migas 60 persen dan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) mencapai 114 persen.
Peningkatan aktivitas masyarakat tercermin dalam peningkatan konsumsi BBM sektor retail Pertamina yang tercatat secara wilayah Jawa Tengah dan DIY pada kuartal ketiga 2021 mencapai sekitar 4,4 juta kiloliter (KL), meningkat enam persen dibandingkan periode yang sama pada 2020. Untuk BBM gasoline (bensin), ada peningkatan sekitar empat persen, dan untuk gasoil (diesel), bahkan mencapai 11 persen.
"Bahkan untuk solar subsidi konsumsi harian sejak September mengalami peningkatan 17 persen dibandingkan rerata harian di periode Januari sampai Agustus 2021 di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Pertamina berkomitmen untuk memenuhinya dan paralel kami akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota Solar subsidi," kata Brasto dalam keterangan resmi, Senin, 18 Oktober 2021.
Pertamina juga memastikan kecukupan dan distribusi solar subsidi, mengoptimalkan produksi kilang, serta melakukan monitoring penyaluran agar tepat sasaran antara lain dengan sistem digitalisasi dan pemantauan secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC). Dalam proses penyalurannya pun, Pertamina Patra Niaga juga mematuhi regulasi dan ketetapan pemerintah yang berlaku.
"Saat ini Pertamina Patra Niaga terus melakukan penghitungan proyeksi kebutuhan solar subsidi dan memastikan suplai yang kami lakukan dapat memenuhi peningkatan demand yang terjadi. Adapun untuk stok dan penyaluran BBM nonsubsidi seperti dexlite, Pertamina Dex, Pertamax, dan Pertalite, Pertamina pastikan dalam kondisi aman, masyarakat tidak perlu khawatir," tutur Brasto.
Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Brasto mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan Solar Subsidi dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014. Menurutnya, jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terjadi penyelewengan Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas.
"Hingga Oktober, terdapat 26 SPBU di Jawa Tengah dan DIY yang telah diberikan sanksi berupa penghentian suplai atau penutupan sementara, maupun sanksi seperti penggantian selisih harga jual solar subsidi akibat melakukan penyaluran yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penyelewengan yang dilakukan misalkan adalah transaksi yang tidak wajar, pengisian jerigen tanpa surat rekomendasi, dan pengisian ke kendaraan modifikasi," ujar Brasto.
Pertamina Patra Niaga juga menghimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan ke aparat jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi intens dengan aparat untuk kembali menindak tegas penyimpangan penyaluran Solar yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum dan masyarakat atas dukungannya sehingga penyaluran BBM subsidi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran," jelas Brasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
