"Melalui beberapa koordinasi dengan Korlantas, ini yang sedang dijajaki buka tutup," kata Sandiaga di sela rapat koordinasi terkait aksesibilitas di Bandara Internasional Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, 11 Januari 2024.
Menurut dia, pengaturan serupa dilakukan di sejumlah daerah di antaranya di Jawa Barat yang saat ini disimulasikan. Meski begitu, ia juga meminta pengguna jalan untuk lebih bersabar terutama ketika musim puncak kunjungan wisata.
"Mohon pengguna jalan lebih bersabar dan selagi kami juga nanti menghadirkan infrastruktur berbasis rel," ucap dia.
Sementara itu, kemacetan parah yang terjadi pada Jumat, 29 Desember 2023, atau saat musim puncak liburan di dekat kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, lanjut dia, tidak disebabkan pariwisata yang berlebihan atau over tourism.
Sandiaga mengungkapkan, kemacetan salah satunya disebabkan oleh dominasi kendaraan pribadi yang mencapai sekitar 80 persen saat musim libur Natal dan Tahun Baru 2024 lalu. Ia menyebut, kondisi itu anomali karena jumlah kunjungan wisatawan baik melalui jalur darat dan udara masih dalam ambang batas yang wajar.
"Malah 29 Desember (jumlah kunjungan wisatawan) itu di bawah data 26 Desember 2023. Berarti ini kolaborasi lebih erat harus dilakukan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dinas perhubungan, dinas pariwisata dan semua pihak," kata Sandiaga.
| Baca juga: Dishub Bali Akui Macet Total 5 Jam Menuju Bandara Tak Diprediksi |
Dorong pendistribusian pariwisata
Menparekraf juga mendorong agar dilakukan distribusi pariwisata di kawasan lain agar tidak menumpuk di kawasan Bali selatan, di antaranya dengan mengembangkan desa wisata.
Kabupaten Badung, Bali, kata dia, memiliki sejumlah desa wisata yang dapat menjadi referensi kunjungan wisatawan di antaranya Desa Wisata Munggu dan Bongkasa di Badung Utara.
Tak hanya itu, rencana pembangunan transportasi massal yakni kereta api ringan (Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit/LRT) juga potensial mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan pribadi. "Ini akan sangat mendukung pariwisata di Bali dengan LRT," kata Sandiaga.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Wakil Menteri Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan Sangwoo Park membahas upaya penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan pembiayaan pembangunan transportasi massal LRT di Bali.
Adapun studi kelayakan dilakukan oleh Korea National Railways (KNR) dengan pembiayaan hibah (grant) dari Korea Exim Bank. "FS-nya sudah dimulai pada Januari 2023 lalu, dan kami targetkan studinya sudah selesai pada April 2024," tutur Menhub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
