Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka pada Senin, 28 September 2026.
“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS. Antreannya bisa juga lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” ujar Budi dikutip dari laman Presiden RI pada Selasa, 29 September 2026,
Selain itu, pemerintah juga meminta agar pasien BPJS dan pasien umum mendapatkan pelayanan yang tidak dibeda-bedakan.
“Dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Budi.
BPJS Kesehatan Dorong Layanan Berbasis Kualitas
Keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian, di mana Budi menyebut Kementerian Keuangan telah memberikan kejelasan mengenai program pembiayaan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
“Selama pelayanannya baik, masyarakat baik dan masyarakat juga membutuhkan, keuangannya nanti pasti akan terjaga,” ujarnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan peningkatan layanan perlu mempertimbangkan sejumlah perubahan dalam sistem kesehatan, mulai dari inflasi medis, pertumbuhan penduduk, pergeseran penyakit hingga meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan.
BPJS juga akan memperbaiki sejumlah persoalan dalam pelayanan, termasuk potensi penipuan. Salah satu perubahan yang disiapkan adalah beralihnya pendekatan pelayanan dari volume based menjadi value based.
“Kita akan beralih ke berbasis nilai,” kata Prihati. (Wisa Irena Br Sitepu)
