Ilustrasi UMKM. Foto: Antara/Maulana Surya
Ilustrasi UMKM. Foto: Antara/Maulana Surya

UU Cipta Kerja Dinilai Percepat Pertumbuhan UMKM

Ekonomi Omnibus Law UU Cipta Kerja
Medcom • 13 Oktober 2020 10:00
Jakarta: Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai menjadi ijtihad besar yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. Tujuannya, meningkatkan kemakmuran rakyat secara lebih merata.
 
Pakar Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial Sirojudin Abbas mengatakan, secara substantif, UU Cipta Kerja mendorong penciptaan lapangan kerja yang luas.
 
"Ini dilakukan melalui debirokratisasi perizinan, sehingga pengusaha yang ingin membangun bisnis di Indonesia menjadi lebih mudah dan pasti. Demikian juga bagi pelaku usaha menengah, sedang dan mikro, pemerintah memberi insentif agar mereka bisa tumbuh lebih cepat," kata Abbas, Selasa, 13 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, masyarakat akan memperoleh pendapatan lebih pasti dengan standar lebih baik. Dengan demikian secara keseluruhan, tingkat kesejahteraan warga secara gradual akan lebih baik.
 
Terkait adanya penolakan, lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat itu mengungkapkan, itu merupakan hal yang biasa. Sebab, setiap kebijakan yang diambil selalu punya dasar filosofis dan asumsi-asumsi dasar tentang apa yang dimaksud dengan masalah manusia serta masyarakat.
 
"Perbedaan sudut pandang hal yang wajar. Ini terjadi di semua negara demokratis di dunia. Semua perbedaan itu diperdebatkan secara luas, termasuk di dalam forum demokratis yang sah, seperti parlemen. Selama masih dibahas di parlemen, semua pihak boleh mempengaruhi dan memberikan masukan," ujarnya.
 
Akan tetapi, dia mengingatkan, ketika RUU telah disahkan maka semua pihak harus menerima. Semua perdebatan harus dihentikan, sehingga mereka yang tidak setuju namun kalah di parlemen tak terus-terusan ngotot memaksa perubahan.
 
"Setelah sebuah kebijakan diputuskan di Parlemen, maka arena mereka yang kalah berubah. Yakni menjadi pengawasan dan kontrol. Tujuannya, memastikan kebijakan (misalnya UU Cipta Kerja) dijalankan dengan benar. Termasuk mengawasi sejauh mana tujuan UU tersebut tercapai," ujar Abbas.
 
(FZN)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif