"Diperlukan tambahan kredit UMKM sebesar Rp980 triliun dengan posisi kredit UMKM pada 2024 mencapai Rp2.000 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Selasa, 14 September 2021.
Ia menambahkan pembiayaan UMKM ini diharapkan mampu membantu sektor tersebut bertahan setelah menghadapi pandemi covid-19. Penyelamatan UMKM dan sektor informal akan memberikan dukungan besar terhadap pemulihan ekonomi yang ditargetkan antara 3,7 sampai 4,5 persen tahun ini.
Saat ini jumlah UMKM yang mencapai 99,9 persen dari pelaku usaha juga telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun.
"Akses pembiayaan yang masih terbatas ini perlu untuk segera diatasi sehingga dapat membantu UMKM dan sektor informal untuk bertahan selama pandemi. Oleh karena itu pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di perbankan minimal sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024," ungkapnya.
Berbagai program dijalankan pemerintah untuk mendukung UMKM. Hingga akhir semester II-2021, program penempatan dana telah menyalurkan kredit sebesar Rp406,64 triliun melalui Bank Himbara, bank syariah, dan BPD. Selain itu, total outstanding restrukturisasi kredit mencapai Rp777,31 triliun.
Pemerintah juga memberikan relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit plafon. Hingga awal Agustus 2021, penundaan angsuran pokok telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp 70,53 triliun dan perpanjangan waktu telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp 47,51 triliun.
"Koordinasi dan sinergi yang baik akan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan sektor informal sehingga dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan menggerakkan roda perekonomian lebih cepat lagi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
