Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Pemerintah Pastikan Kebijakan Anggaran Fleksibel untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Ekonomi pelanggaran imigrasi Kementerian Keuangan pandemi covid-19 penanggulangan covid-19
Eko Nordiansyah • 01 Agustus 2021 12:17
Jakarta: Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penanganan pandemi covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah adalah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran tetap harus didesain secara proper dan dengan governance yang baik. Namun demikian, penyusunan anggaran tidak bisa dilakukan dengan kaku.
 
"Flexibilitas harus ada karena dalam satu tahun anggaran bisa banyak hal yang terjadi dengan kondisi kesehatan kita, yang kemudian kondisi ekonominya terpengaruh," kata dia dalam keterangan dilansir di Jakarta, Minggu, 1 Agustus 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebagai informasi, untuk penanganan kesehatan, selama ini pemerintah telah menanggung biaya perawatan pasien Covid-19, memberikan vaksinasi gratis, menyediakan obat-obatan, memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, dan lain sebagainya.
 
Dengan adanya pembatasan kegiatan, penyusunan kebijakan dilakukan dengan menambah untuk kenaikan klaim pasien, penyediaan obat dan oksigen, RS Darurat, percepatan vaksinator dan Penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
 
"Dalam banyak kesempatan anggaran juga harus merespon, memberikan perlindungan kepada rumah tangga yang membutuhkan, perlindungan kepada usaha, terutama usaha mikro, usaha kaki lima, informal yang memang membutuhkan," jelas dia.
 
Untuk perlindungan sosial terdapat tambahan Bansos Tunai, Tambahan Kartu Sembako, Bantuan Beras, Perpanjangan Diskon Listrik, Perpanjangan Subsidi Kuota, Tambahan Pra Kerja, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU).
 
Suahasil menjelaskan, perlindungan sosial ini akan memberikan bantalan perekonomian pada kelompok masyarakat termiskin serta menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi.
 
Untuk dukungan UMKM, pemerintah telah menyiapkan tambahan BPUM, Bantuan PKL, perpanjangan pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen. Intervensi program dukungan UMKM diharapkan akan membuat para penerima dukungan dapat bertahan selama pandemi dan pembatasan kegiatan.
 
Ia menegaskan, seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disusun dalam menghadapi covid-19 sangat dinamis dan responsif dan terus dievaluasi. Pemerintah sangat terbuka atas segala masukan dari segala pihak termasuk para akademisi.
 
"Saya berharap teman-teman mahasiswa dari universitas, lembaga penelitian, pemerhati kegiatan ekonomi, bisa terus menambah evaluasi-evaluasi yang terus kita lakukan," pungkasnya.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif