Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini perizinan teknis di Kementerian Kesehatan berada di posisi kedua di bawah Kementerian Perdagangan. Padahal sebelum merebaknya kasus korona di Indonesia, Kementerian Kesehatan hanya ada di urutan kelima.
"Khusus terkait izin edar kesehatan atau impor kemarin saya sudah komitmen dengan Pak Menteri Kesehatan izin edar sehari dikeluarkan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.
Dirinya menambahkan, BKPM berkomitmen untuk memperlancar proses perizinan di sektor kesehatan demi mendukung penanganan korona. Bahlil menyebut pihaknya mempercepat izin edar dan impor terhadap alat kesehatan dan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan korona.
"Sekalipun kami kerjanya sebagian dari rumah, tapi pukul 1 malam teman-teman bekerja. Kalau ada izin yang terkait dengan korona, yang mandek, yang itu kaitannya dengan di BKPM, anytime, telepon saya langsung kami akan kerjakan," jelas dia.
Dalam data Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM sebanyak 1.482 izin edar alat kesehatan telah dikeluarkan. Selain itu ada 1.255 sertifikat distribusi penyalur alat kesehatan, 935 sertifikat cara distribusi alkes yang baik, 877 sertifikat produksi industri alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta lain sebagainya.
"Karena memang kami memerintahkan kepada bagian pelayanan dan tim BKPM begitu ada pengusaha yang mengurus izinnya kalau bisa hari itu, hari itu juga. Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat, karena ini terkait dengan kemanusiaan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
