Kementerian Keuangan. Foto : Setkab.
Kementerian Keuangan. Foto : Setkab.

Ketua BPK: Silakan Kemenkeu Putuskan Pembayaran DBH DKI

Ekonomi bpk kementerian keuangan
Husen Miftahudin • 11 Mei 2020 18:49
Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak menjadikan pemeriksaan BPK sebagai alasan belum dilunasinya kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembayaran DBH merupakan wewenang penuh Kemenkeu.
 
"Silakan saja Kemenkeu untuk membuat keputusan mengenai masalah bayar atau tidak bayar. Tidak perlu dihubung-hubungkan dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK," ujar Agung dalam workshop media virtual, Senin, 11 Mei 2020.
 
Agung terpaksa angkat bicara terkait polemik kurang bayar DBH pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadikan alasan audit BPK sebagai tameng belum dilunasinya utang tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Apalagi wabah pandemi covid-19 terjadi pada awal tahun ini. Sehingga persoalan belum dilunasinya kurang bayar DBH tahun lalu itu tidak memiliki kaitan dengan hasil pemeriksaan BPK untuk 2019.
 
"Perlu dipahami bahwa covid-19 itu terjadinya 2020, sedangkan yang dipersoalkan ini adalah kurang bayar 2019, belum ada covid-19. Jadi enggak ada hubungannya," ketus dia.
 
Pihaknya juga sudah menyurati Sri Mulyani terkait persoalan kurang bayar DBH tersebut pada 28 April 2020. "Tidak ada hubungannya antara pemeriksaan yang kami lakukan dengan kewajiban pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu, terkait DBH kurang bayar kepada pemerintah daerah," ucapnya.
 
Dalam surat Ketua BPK bernomor 59/S/I/4/2020, Agung menanggapi surat Menkeu bernomor S-305/MK.07/2020 perihal penetapan dan penyaluran kurang bayar DBH tahun anggaran 2019 dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.
 
Di surat tersebut ia menekankan bahwa penggunaan penyelesaian Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 sebagai alat ukur untuk melakukan pembayaran, tidak relevan dalam konstruksi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan.
 
Agung juga menjelaskan prosedur yang dilakukan BPK dalam pemeriksaan atas LKPP adalah dengan melakukan uji petik untuk menguji kewajaran dari nilai penyajian penerimaan negara. Adapun penerimaan negara yang dibagihasilkan per daerah tidak diasersikan pada LKPP.
 
Kemudian dalam catatan BPK selama 10 tahun terakhir, BPK tidak pernah melakukan koreksi atas pendapatan negara dalam APBN. Karena pendapatan negara dalam APBN menggunakan basis kas, sehingga jumlah uang masuk selalu mudah diukur dengan tepat.
 
"Dari penjelasan tersebut, Kementerian Keuangan sesungguhnya dapat menggunakan realisasi penerimaan pada LKPP 2019 unaudited sebagai dasar perhitungan alokasi pembayaran DBH dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tulis surat Agung kepada Sri Mulyani tersebut.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif