Apalagi, mobil hybrid bisa mengurangi emisi karbon secara signifikan. Bahkan, saat ini, ada model mobil hybrid dengan emisi karbon yang dihasilkan hanya 75 gram per kilometer (km).
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mobil listrik murni atau menghasilkan nol gram per km emisi karbon. Sementara mobil listrik Plug in Hybrid (PHEV) atau mobil dengan kombinasi dari BBM dan baterai yang dapat diisi ulang di luar sistem mesin menghasilkan 45 gram per km emisi karbon.
Sedangkan mobil konvensional berbahan bakar minyak menghasilkan emisi karbon sebanyak 125 gram per km.
"Itu sebabnya, Kemenperin menjajaki pemberian award kepada mobil hybrid. Namun, basisnya bukan pajak, melainkan emisi karbon yang dikeluarkan," ungkap Taufiek dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) bertajuk Otomotif, Ujung Tombak Dekarbonisasi Indonesia, dikutip Rabu, 9 Agustus 2023.
Rencana ini pun akan menjadi tambahan insentif mobil hybrid selain Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar enam persen, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan ini akan dirilis secepatnya.
Taufiek juga sepakat, penjualan mobil hybrid saat ini lebih tinggi dibandingkan mobil listrik murni. Alasannya sederhana, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pengecasan baterai saat membawa mobil hybrid menempuh jarak jauh.
"Jika memakai BEV, konsumen harus memperhitungkan daya baterai dan infrastruktur pengisian di tengah perjalanan," tuturnya.
Layak dapat tambahan insentif
Di sisi lain, pengamat otomotif LPEM Universitas Indonesia Riyanto menilai mobil hybrid layak diberikan tambahan insentif lantaran mampu mengurangi emisi karbon hingga 50 persen, berdasarkan perhitungan emisi dari tangki bensin ke knalpot.
Artinya, pengurangan emisi dua mobil hybrid setara dengan satu mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) yang mencapai 100 persen.
"Saat ini, mobil listrik murni mendapatkan insentif BBN (BBN-KB/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Saya kira ini bisa dipertimbangkan juga ke hybrid, karena bisa mengurangi emisi sampai 50 persen. Jadi, mobil hybrid layak mendapatkan tambahan insentif," tuturnya.
Saat ini, harga mobil hybrid berkapasitas lima dan tujuh penumpang lebih mendekati mobil konvensional. Dengan demikian, mobil hybrid bisa diandalkan untuk mengurangi emisi karbon di era transisi.
"BEV memang bisa menurunkan emisi sesuai target pemerintah. Akan tetapi, bisakah volume penjualan BEV sesuai target pemerintah untuk mengurangi emisi?" tukas Riyanto.
| Baca juga: Kurangi Emisi hingga 50%, Mobil Hybrid Layak Dapat Tambahan Insentif |
Penjualan mobil hybrid
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil hybrid mencapai 17.280 unit per Juni 2023, dengan porsi 3,4 persen terhadap total pasar. Jumlah ini jauh melebihi penjualan mobil listrik murni yang hanya 5.850 unit.
Adapun penjualan mobil hybrid sampai Juni 2023 sudah melampaui torehan sepanjang 2022 yang mencapai 10.344 unit. Ini disebabkan hadirnya dua model baru, Toyota Innova Zenix dan Yaris Cross.
Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menegaskan, sektor transportasi adalah kunci untuk menurunkan emisi di Indonesia. Itu sebabnya, sektor ini dituntut untuk menyediakan teknologi pengurangan emisi yang cocok untuk Indonesia.
"Prinsipnya, Gaikindo mendukung semua pilihan teknologi untuk menurunkan emisi. Soal mana yang lebih disukai, itu diserahkan ke konsumen," kata dia.
Selain menyediakan pilihan powertrain ramah lingkungan, dia menegaskan, industri otomotif siap meningkatkan pemanfaatan energi bersih, seperti B30 yang dinaikkan menjadi B35 pada Februari 2023.
"Bahkan, industri otomotif Indonesia siap menggunakan bahan bakar bensin dengan campuran etanol lima persen hingga sepuluh persen," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
