Hal itu diutarakannya lantaran Holding BUMN Farmasi hanya mendapatkan PMN sebesar Rp2 triliun, sangat jauh dari PMN untuk penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI sebesar Rp22 triliun.
"Ini Jiwasraya enggak ada hubungan sama covid-19 dapat PMN Rp22 triliun. Sementara Bio Farma untuk penanganan covid-19 dengan menyediakan vaksin hanya dapat Rp2 triliun doang," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Senin, 5 Oktober 2020.
Ia menuturkan dengan alokasi PMN yang lebih besar akan menekan harga obat dan vaksin covid-19 supaya lebih murah dan terjangkau masyarakat. Sejauh ini obat-obat penanganan covid-19 masih terlalu tinggi karena sebagian bahan baku masih impor.
"Maksud saya kalau PMN ke BUMN lebih besar, mereka bisa menyajikan obat dengan harga lebih murah dan terjangkau. Tapi BUMN yang dirampok dikasih besar, sementara BUMN yang berjibaku memenuhi kebutuhan vaksin anggaran nya kecil. Saya sebagai wakil rakyat miris hati saya," ungkapnya.
Ia pun meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menyuntikan modal kembali ke perusahaan BUMN farmasi yang tengah mengembangkan obat dan vaksin covid-19. Sebab, bila obat dan vaksin tersebut terpenuhi dapat melindungi rakyat dari ancaman covid-19.
"Bio Farma kalau disuntik Rp10 triliun, dividen ke negara dan ekonominya juga ada di situ. Perusahaan dibutuhkan oleh rakyat tapi kok anggaran negara kecil. Padahal kalau dipenuhi bisa melindungi rakyat dari ancaman covid-19," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
