Ilustrasi. (Foto: Dok. Kementan)
Ilustrasi. (Foto: Dok. Kementan)

Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masih Mengutamakan Produksi Dalam Negeri

Ekonomi berita kementan
Gervin Nathaniel Purba • 13 Oktober 2020 21:47
Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) tidak membenarkan adanya pandangan bawha UU Omnibus Law Cipta Kerja akan semakin memperluas impor pangan. Aturan ini harus dipahami secara menyeluruh.
 
Poin aturan yang disoroti terdapat pada perubahan pasal 14 dalam UU Cipta Kerja. Pada ayat (1) dikatakan sumber penyediaan pangan diprioritaskan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.
 
Padahal sebelumnya dalam pasal 14 ayat (1) UU 18/2012 disebutkan, bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Namun jika kedua sumber ini tidak mencukupi, impor baru dilakukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Upaya impor tertuang pada ayat (2), bahwa dalam hal sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai dengan kebutuhan.
 
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga menjelaskan, prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan masih mengandalkan produksi dalam negeri. Upaya tersebut sejalan dengan yang dirumuskan dalam UU Pangan Pasal 3.
 
"Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, pemenuhan kebutuhan pangan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dengan basis itu maka kita memandang bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri tetap mengutamakan produksi dalam negeri," kata Kuntoro, dikutip keterangan tertulis, Selasa, 13 Oktober 2020.
 
Selain itu, Boga juga menambahkan, urutan prioritas dalam UU tersebut menunjukkan prioritas pemerintah, dengan menempatkan produksi pangan dalam negeri sebagai prioritas utama.
 
"Impor hanya dilakukan sebagai upaya kesiapsiagaan bila dalam keadaan tertentu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri dan cadangan. Maka impor opsi terakhir untuk dilakukan," kata Kuntoro.
 
Kemudian, terkait dengan perubahan pasal 15, Kuntoro menuturkan, ketika kebutuhan pangan dalam negeri tercukupi, maka diharapkan Indonesia mampu mengekspor ke luar negeri.
 
Hal ini sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang menyebut bahwa pemerintah berkewajiban melakukan peningkatan produksi pertanian.
 
"Kemudian, dalam pasal tersebut disebutkan pula kewajiban pemerintah lainnya, membentuk strategi perlindungan petani," ujar dia.
 
Terakhir, mengenai indikator kepentingan petani sebagai produsen pangan, Kuntoro menjelaskan bahwa kepentingan petani dalam pasal 36 terkait dengan harga jual produk dan juga kesejahteraan petani.
 
"Sebagai contoh pada saat panen raya, pemerintah tidak akan impor karena kami melihat ada kepentingan petani terkait dengan harga jual produknya yang harus tetap stabil, sehingga mereka bisa mendapatkan harga jual yang layak dan juga pendapatan yang memadai sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani," ucap Kuntoro.
 


 
(ROS)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif