“Dan keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan,” ujar Haerul saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian dilansir dari keterangan tertulis, Rabu, 13 Juli 2022.
Haerul juga mengingatkan Kementerian PUPR memperbaiki permasalahan terkait belanja dan aset. Pada sisi belanja antara lain realisasi belanja barang dan belanja modal melebihi prestasi pekerjaan, kekurangan volume fisik, ketidaksesuaian spesifikasi, dan pembayaran atas item pekerjaan yang menjadi kewajiban penyedia.
Baca: Menteri PUPR: Membenahi Jakarta Lebih Mahal daripada Bangun IKN |
Di samping itu, BPK mengimbau Kementerian Pertanian untuk memperhatikan isu terkini yang perlu mendapatkan perhatian, seperti wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan ancaman krisis pangan. Untuk menangani penyebaran PMK, pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan anggaran yang besar.
"Untuk itu, kami mengingatkan kepada Menteri Pertanian dan jajaran terkait agar mengelola anggaran tersebut secara akuntabel dan transparan,” ujar dia.
Diganjar Opini WTP
Haerul menyerahkan LHP kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Kedua kementerian itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2021,” kata Haerul.
Haerul mengingatkan kementerian yang berada di lingkungan Auditoriat Utama Keuangan Negara (AKN) IV tetap menjaga akuntabilitas keuangan. Sebab, selama delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo telah banyak prestasi yang ditorehkan, khususnya dalam akuntabilitas laporan keuangan.
“Kita menyaksikan selama delapan tahun pemerintahan Jokowi telah banyak pencapaian dan prestasi yang diberikan kepada bangsa ini, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang setiap tahunnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” ujar Haerul.
Haerul berpesan agar pada dua tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin jangan sampai terjadi penurunan kinerja termasuk penurunan opini atas LKPP. Jika itu terjadi, dapat memberikan kesan yang kurang baik bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
“Untuk itu saya mengingatkan kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga yang merupakan entitas pemeriksaan di lingkungan AKN IV agar terus meningkatkan kinerja, mempertahankan hal-hal baik yang selama ini telah dilakukan sambil memperbaiki kelemahan yang ada untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif,” ujar Haerul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
