Ilustrasi nelayan kecil. Foto: Medcom.id
Ilustrasi nelayan kecil. Foto: Medcom.id

KKP Bakal Permudah Akses BBM untuk Nelayan

Media Indonesia • 04 September 2022 20:00
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mempermudah akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.
 
"Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi dalam keterangan resmi, Minggu, 4 September 2022.
 
Menanggapi kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Zaini mengatakan Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. Begitu pula dengan isu kenaikan harga BBM, KKP akan terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan.
 
"Sementara untuk industri, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura Jawa dengan Kantor Staf Presiden. Kita carikan solusi solar harga khusus untuk industri," ujarnya.
 
Zaini menyebutkan untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini akan terus memperjuangkan hak nelayan. Termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Pantura Jawa.
 
"Ini harus diurai permasalahannya, kita akan kawal agar tidak kusut. Seperti disampaikan Pak Dirjen, nelayan kecil silakan manfaatkan BBM subsidi untuk mendukung operasional melaut," katanya.
 
Baca juga: Nelayan di Jatim Terancam Tidak Bisa Melaut

 
Sementara Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto meminta agar pemerintah dapat menekan dan menurunkan harga solar khusus industri. Menurutnya harga khusus skala industri saat ini dinilai masih membebani pelaku usaha.
 
"Harga saat ini tidak sebanding dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan," jelasnya.
 
Selain permasalahan BBM, pada rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI tersebut juga dibahas tentang sedimentasi dan penumpukan kapal perikanan di kolam PP Tegalsari, perizinan usaha, serta kebijakan penangkapan ikan terukur.
 
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan juga mengatakan KKP akan selalu hadir untuk nelayan. Salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.
(FICKY RAMADHAN)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan