Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming. FOTO: Hipmi
Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming. FOTO: Hipmi

Ketua Umum Hipmi Bantah Terlibat Suap

Ekonomi Kasus Suap hipmi Pengadilan
Angga Bratadharma • 25 April 2022 14:56
Jakarta: Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming memenuhi pemanggilan Pengadilan Tipikor Banjarmasin sebagai saksi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Dwidjono Putrohadi.
 
Ia mengaku merasakan kejanggalan dengan kasus suap terkait izin peralihan pertambangan yang terjadi 2012 itu. "Ini sesuatu yang lucu bagi saya karena (proses izin) pada 2012 kenapa ributnya di 2021. Kenapa perusahaannya pada saat perubahan tidak memprotes bahwa ini tidak benar?" kata Mardani, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 April 2022.
 
Keanehan itu bertambah, lanjut Mardani, setelah maraknya tudingan yang menyebutnya mangkir dari persidangan membawa-bawa nama Hipmi dan PBNU. "Saya merasakan dengan saya hadir (secara virtual) pada sidang yang lalu, di-tagline bahwa Bendum NU dan Ketum Hipmi tidak hadir. Ini ada suatu setting-an dan framing yang mau menjatuhkan saya," ucapnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kesaksiannya hari ini, Mardani menjelaskan, dirinya menandatangani SK pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat itu karena memang sudah ada rekomendasi dari dinas. Itu menjadi dasar mengapa SK dikeluarkan. Dalam rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa semua proses pengajuan IUP sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
 
"Saya tidak akan memberikan tanda tangan seandainya tahu izin itu bertentangan dengan hukum," tegas Mardani.
 
Sebelum menandatangani surat tersebut, tambahnya, telah ada paraf dari kepala dinas dalam hal ini Dwijono Putrohadi sehingga ia turut membubuhkan tanda tangannya. "Yang saya cek adalah paraf kepala dinas. Kalau sesuai aturan maka saya tandatangani. Dia datang membawa SK ke saya," kata Mardani.
 
Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa dirinya tak ada sangkut paut dengan persoalan yang terjadi pada 2012 tersebut. "Dibawa ke provinsi, dan provinsi menyatakan tak ada masalah saat itu. Dibawa lagi ke Kementerian ESDM, diverifikasi lagi sesuai aturan dan telah keluar (dokumen) clear and clear (CnC). Berati permasalahan itu tidak ada," tuturnya.
 
CnC yang dimaksud Mardani adalah tidak ada tumpang tindih dan izin sesuai peraturan. Artinya, IUP yang dinyatakan CnC adalah IUP yang status izinnya sudah benar, tidak menyalahi aturan, dan wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan/IUP lain dan kawasan konservasi alam.
 
Sebelumnya, eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming memenuhi panggilan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), usai tiga kali mangkir. Mardani hadir dalam sidang suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono secara daring.

Majelis Hakim merasa kurang puas

Namun dalam sidang itu, Majelis Hakim merasa kurang puas dan memutuskan memanggil ulang Mardani dalam kapasitasnya sebagai saksi. Apalagi, Mardani memberikan kesaksian pada sidang itu secara daring dari Singapura.
 
"Majelis menginginkan (saksi Mardani H Maming) hadir (langsung) di dalam persidangan ini,” kata Ketua Majelis Hakim Yusriansyah.
 
Majelis Hakim menilai kehadiran langsung Ketua Umum Hipmi ini diperlukan guna mengetahui alasan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.
 
"Kami tetapkan pemanggilan paksa khusus untuk Mardani H Maming. Harus hadir pada sidang lanjutan minggu depan,” tegas Majelis Hakim.
 
Ini merupakan pemanggilan keempat usai Mardani tiga kali tak menghadiri sidang. Mardani mangkir pada panggilan pertama yang dilayangkan pengadilan pada 28 Maret 2022. Kedua, pada sidang 4 April 2022 dengan menyertakan surat dokter. Ketiga, pada sidang 11 April 2022 dengan alasan menghadiri undangan Sekretariat Negara dalam kapasitas Ketua Umum Hipmi.
 
Dipanggilnya Mardani sebagai saksi lantaran dirinya merupakan pihak yang menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif