Kemendag ajak mahasiswa beri pemahaman soal perlindungan konsumen. Foto: dok Biro Humas Kemendag.
Kemendag ajak mahasiswa beri pemahaman soal perlindungan konsumen. Foto: dok Biro Humas Kemendag.

Kemendag Ajak Mahasiswa Beri Pemahaman soal Perlindungan Konsumen

Husen Miftahudin • 08 April 2022 21:30
Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajak mahasiswa agar menjadi influencer (orang berpengaruh) dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Sebagai generasi yang fasih teknologi, mahasiswa dinilai bisa memotivasi lingkungannya agar menjadi konsumen cerdas yang terinformasi dengan baik (well-informed).
 
"Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam perlindungan konsumen dan garda depan konsumen cerdas dan berdaya. Mereka diharapkan mampu memberi informasi dan edukasi, baik melalui media sosial maupun terjun langsung ke masyarakat," ucap Direktur Jenderal PKTN Kemendag Veri Anggrijono dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 April 2022.
 
Menurut dia, mahasiswa diharapkan mampu memberi informasi dan edukasi, baik melalui media sosial maupun terjun langsung ke masyarakat. "Diharapkan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sehingga tidak lagi terjadi kasus-kasus yang dapat merugikan masyarakat," tuturnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mahasiswa dibidik agar menjadi influencer dalam perlindungan konsumen di kalangan generasi Z. Para mahasiswa mendapatkan materi perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan penyuluhan perlindungan konsumen untuk mahasiswa di Bandung. Mereka dinilai dapat memotivasi lingkungannya agar menjadi konsumen cerdas yang terinformasi dengan baik (well-informed).
 
Acara bertema 'Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik' ini dipilih karena berdasarkan data pengaduan konsumen yang diterima Direktorat Pemberdayaan Konsumen pada 2021, sebanyak 8.949 pengaduan atau 95,3 persen merupakan pengaduan mengenai PMSE. Jumlah tersebut meningkat 10 kali lipat dibandingkan pada 2020 yang hanya tercatat 931 pengaduan.
 
Direktur Pemberdayaan Konsumen Ivan Fithriyanto menjelaskan, Jawa Barat dinilai dapat mendorong konsumen untuk lebih berdaya. Hal ini berdasarkan hasil survei Keberdayaan Konsumen di Jawa Barat pada 2021 yang berada di atas Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Nasional, yaitu pada indeks 53,24 yang berarti sudah dalam level 'Mampu'.
 
"Namun, masih terdapat dua dimensi terendah, yaitu perilaku komplain (30,33) dan kecenderungan untuk bicara (51,15). Selain itu, Jawa Barat juga pernah menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang Peduli Konsumen peringkat kedua pada 2014, serta meraih peringkat pertama pada 2017 dan 2018," ungkapnya.
 
Di Jawa Barat, telah terbentuk dan beroperasi 17 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari 26 kabupaten/kota yang ada. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan, diperoleh jumlah pengaduan sebanyak 454.
 
Adapun, kasus terkait dengan PMSE secara umum meliputi penipuan yang mayoritas melibatkan barang tidak terkirim ataupun barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Kasus lain terjadi dengan modus mengajak pembeli melakukan transaksi di luar platform PMSE.
 
"Banyak konsumen belum memahami untuk tidak menerima ajakan transaksi di luar platform. Selain itu, ada juga kejahatan pencurian akun dan mengambil saldo uang digital yang ada di akun konsumen," terang Ivan.
 
Ivan juga menekankan pengutamaan produk lokal oleh pelaku usaha PMSE. "Pelaku usaha diwajibkan mendukung program pemerintah dengan tiga cara. Pertama, mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Kedua, meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa produksi lokal. Ketiga, menyediakan fasilitas promosi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri," pungkasnya.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif