Di antaranya Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin AK. Ia menilai Erick tidak menutup diri alias transparan ketika ada permasalahan di BUMN dan ini diyakini menjadi salah satu kunci sukses transformasi BUMN dalam hampir lima tahun terakhir.
"Yang sangat kita apresiasi adalah beliau itu sangat terbuka dan transparan juga tidak menutupi kasus-kasus yang terjadi," kata Amin dalam keterangan, Selasa 6 Agustus 2024.
Baca juga: Menteri Erick Siap Bawa CEO TikTok dan YouTube Bertemu Presiden
Dalam hal ini, kata Amin, Erick juga menggandeng lembaga penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih lagi, pengusutan ini juga diikuti dengan pembenahan serius di internal BUMN.
"Jadi tidak bersedih dengan kasus yang ada, tapi mencari solusi dan jalan yang terbaik untuk kemaslahatan BUMN dan seluruh rakyat Indonesia. Itu satu hal yang luar biasa yang harus kita apresiasi," tegas Amin.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mendorong agar BUMN senantiasa meningkatkan prinsip good corporate governance. Pasalnya perbuatan melawan hukum bisa saja terjadi jika mengabaikan prinsip tersebut.
"Kalau korupsi suap saya kira di BUMN jarang, pemerasan tidak mungkin, kadang ada juga sedikit gratifikasi, karena ini dunia bisnis tidak mungkin ada deal suap, tidak mungkin ada pemerasan, tapi tip-nya BUMN agak gede, biasanya ke vendor-vendor,” kata Ghufron pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Good Corporate Governance dalam Proses Aksi Korporasi BUMN sebagai Upaya Memitigasi Potensi Korupsi, di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Selasa 30 Juli 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
