Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin (Foto:Dok.DPR RI)
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin (Foto:Dok.DPR RI)

Satgas Pangan Diminta Telusuri Daging Sapi Palsu di Sejumlah Daerah

Ekonomi berita dpr
Intan Yunelia • 12 Mei 2020 22:37
Jakarta: Pemerintah diminta menelusuri keberadaan daging babi yang dioplos daging sapi di pasaran. Kejahatan daging sapi palsu ini dibongkar oleh kepolisian Bandung, Jawa Barat.
 
“Saya sangat menyayangkan model manipulasi produk pangan seperti ini. Selain melakukan penipuan, manipulasi daging babi menjadi mirip daging sapi akan mencederai ideologi umat Islam. Inilah fungsi Satgas Pangan yang telah dibentuk. Selain mencegah kartel, juga mencegah penipuan model begini,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, dikutip dpr.go.id, Selasa, 12 Mei 2020.
 
Daging babi ditegarai beredar setahun belakangan karena daging sapi yang sedang langka di pasar. Hal ini terlihat dari kebutuhan impor daging sapi yang meninggi, yaitu mencapai 300 ribu ton pada 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kelangkaan daging sapi ini dilirik sebagai peluang oleh segelintir pihak yang harus ditindak tegas oleh pemerintah. Pasar-pasar di masing wilayah harus disisir satu per satu untuk memastikan bersih dari daging babi yang dioplos daging sapi agar tidak merugikan masyarakat, khususnya umat Islam.
 
“Pelaku penipuan daging sapi palsu yang berasal dari daging babi, biasanya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Selain masyarakat mesti waspada dengan apa yang akan dibeli, campur tangan pemerintah untuk bergerak ke seluruh wilayah Indonesia mesti dilakukan. Apalagi ini menjelang momen Idul Fitri, pasti kebutuhan daging meningkat,” ujarnya.
 
Politikus PKS ini meminta Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri. Andi memperkirakan 300 ribu ton impor daging sapi setara dengan 1,3 juta hingga 1,7 juta ekor sapi. Sebetulnya, Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan daging sapi melihat sumber daya alam memadai.
 
“Saya minta pemerintah serius mengurusi pangan rakyat ini. Serius berpikir memenuhi kebutuhan yang sumbernya dari dalam negeri. Bukan cari cara yang mudah dengan membuka keran impor. Mengurusi negara kita ini jangan seperti mengurusi perusahaan. Karena perilaku impor pangan ini hanya menguntungkan segelintir oknum, dan merusak hajat hidup sebagian rakyat Indonesia,” katanya.
 

(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif