Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan percepatan penghentian operasi PLTU sebelum 2050.
"Di COP ini, komitmen tersebut harus digaungkan untuk kebutuhan pendanaan untuk pensiun dini PLTU yang rata-rata berusia 13 tahun. Dukungan pendanaan dari negara maju harus disampaikan lugas," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 8 November 2022.
Berdasarkan kajian Financing Indonesia's Coal Phase out oleh IESR bersama Universitas Maryland, pada 2030 dibutuhkan biaya besar sekitar USD4,6 miliar atau sekitar Rp72 triliun untuk pengakhiran 9,2 gigawatt (GW) PLTU dan USD27,5 miliar hingga 2045 untuk seluruh PLTU.
| Baca juga: Tegas! Luhut: Indonesia Lebih dari Siap Kembangkan Ekosistem Karbon Biru |
Sementara, untuk dekarbonisasi sistem energi di Indonesia, setidaknya membutuhkan total investasi sebesar USD135 miliar pada 2030. Meski terlihat jumlahnya besar, namun Fabby menilai manfaat yang diraih dari pensiun dini PLTU jauh lebih besar di sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.
"Secara ekonomi, manfaat dari pensiun PLTU dan menggantikannya dengan energi terbarukan dapat mengurangi biaya pembangkitan listrik rata-rata dalam jangka panjang," ucapnya.
Selain itu, tersedia manfaat kesehatan, naiknya ketersediaan pekerjaan hijau di sisi sosial, serta secara lingkungan dapat menghindari biaya retrofit pengendalian polusi udara, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
IESR mencatat kebutuhan investasi untuk dekarbonisasi sistem ketenagalistrikan Indonesia mencapai USD135 miliar menuju 2030 dan meningkat menjadi USD455 miliar.
Investasi ini untuk membangun energi terbarukan dalam memenuhi pertumbuhan permintaan listrik, sistem penyimpanan listrik (storage), investasi efisiensi energi, dan juga pengembangan jaringan transmisi dan distribusi.
Oleh karena itu, Fabby menekankan penting agar fokus pembiayaan publik dan juga dukungan pembiayaan internasional diarahkan ke penciptaan iklim investasi yang positif untuk sistem energi bersih.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
