"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," kata Amin Ak, dikutip dari Antara, Kamis, 4 Agustus 2022.
Amin menyebut peringatannya didasarkan pada sejumlah kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak proposal proyek disampaikan Tiongkok medio Agustus 2015. Tiongkok ketika itu, ujar dia, menawarkan biaya proyek yang lebih murah ketimbang Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara Business to Business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.
Namun pada perjalanannya, menurut Amin, pembangunan ini membuat Indonesia terjebak pada dilema, melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak, namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.
Untuk menghentikannya, kata Amin, juga sulit selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar karena pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen.
| Baca: Sri Mulyani Taksir PNBP SDA 2022 Lampaui Realisasi 2021 |
"Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak Tiongkok. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan," papar Amin.
Kejanggalan lain, lanjut Amin, dari sisi bisnis, operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini sulit untuk balik modal karena dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi USD7,9 miliar dari semula hanya USD5,13 miliar, secara hitungan bisnis sangat sukar untuk bisa kembali modal.
Menurut Amin, situasinya mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur seperti Srilanka dan Pakistan.
Sebagaimana diwartakan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa beroperasi pada 2023.
"Kami yakin kereta cepat segera bisa beroperasi, mudah-mudahan di tahun depan," ujarnya.
Ia menegaskan pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat ini terus melakukan pengawasan secara ketat dalam proyek KCJB. Pasalnya, proyek KCJB menjadi salah satu tujuan dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat KTT G20 di Indonesia pada November 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
