Ilustrasi peningkatan ketahanan energi nasional - - Foto: Medcom
Ilustrasi peningkatan ketahanan energi nasional - - Foto: Medcom

Banyak Impor, Ketahanan Energi RI Masih Rapuh

Ekonomi Energi Terbarukan ketahanan energi Konvergensi MGN Media Group News Summit Indonesia 2021
Suci Sedya Utami • 28 Januari 2021 15:37
Jakarta: Indonesia dinilai masih jauh dalam meraih cita-cita sebagai negara yang memiliki ketahanan energi nasional. Bahkan, ketahanan energi Indonesia terbilang rapuh.
 
Menurut Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma, sebagian besar energi primer yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri dipasok dari impor.
 
Misalnya produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan BBM dan LPG sehingga mesti didatangkan dari luar negeri dalam jumlah tinggi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selama ini ketahanan energi kita sangat rapuh karena sebagian besar kebutuhan energi primer kita impor, kecuali batu bara," kata Surya dalam Media Group News (MGN) Summit: Indonesia 2021, secara virtual di Jakarta, Kamis, 28 Januari 2021.
 
Surya mengatakan kendati batu bara mampu memenuhi kebutuhan nasional hingga bisa diekspor, namun komoditas ini kerap mendapatkan tantangan dari sisi lingkungan. Pasalnya batu bara dianggap berdampak pada penciptaan dan peningkatan emisi gas rumah kaca.
 
Karena itu, peningkatan ketahanan energi harus dibarengi dengan memperhatikan isu lingkungan dan kesehatan. Dengan jata lain harus ada transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).
 
Sayangnya perkembangan EBT di Tanah Air pun menyedihkan. Sebab kata Surya, persentase EBT justru menurun dari 20 persen pada 1999 menjadi 12 persen.
Padahal pemerintah sendiri yang menargetkan bauran EBT 23 persen di 2025. Artinya masih ada 13 persen yang belum tercapai untuk sisa lima tahun.
 
Maka dari itu. lanjutnya, harus ada common priority. Untuk bisa mendorong pembangkit listrik EBT, perlu peran swasta sebab biaya membangun EBT masih mahal. Surya menyebut sampai 2025, Indonesia masih membutuhkan Rp1.500 triliun lagi. Sementara dana APBN hanya Rp2.000 triliun.
 
"Bagaimana mungkin bisa dipenuhi sendiri? Karena peran swasta harus didorong. Untuk penuhi itu perlu sebuah kepastian, kepastian sisi regulasi dan perizinan usaha, dan berikan daya tarik ke penyandang dana," pungkas Surya. 

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif