"Sekitar awal bulan depan, kami targetkan Perpres soal carbon credit bisa diterbitkan," kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam virtual 9th Indonesia EBTKE Conex, Rabu, 25 November 2020.
Luhut mengatakan carbon credit merupakan perdagangan karbon yakni penjual melaksanakan sejumlah upaya untuk mengurangi emisi karbon dan pembeli menjalankan aktivitas yang memproduksi emisi karbon. Indonesia mendorong adanya perdagangan karbon ini lantaran memiliki potensi pengurangan emisi karbon yang cukup besar.
Luhut mengatakan masuknya Indonesia ke pasar karbon (carbon credit market) sebagai implementasi dari komitmen untuk menekan emisi hingga 29 persen di 2030 dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.
“Kami mendorong carbon pricing ini karena Indonesia memiliki 75-80 persen carbon credit dunia,” tutur Luhut.
Indonesia memiliki potensi NEK sebesar 70-80 persen dari total potensi di dunia. Potensi NEK tersebut berasal dari hutan mangrove, lahan gambut, dan hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Saat ini, lahan gambut di Indonesia mencapai 7,5 juta hektare atau yang terluas di dunia. Kemampuan menyerap emisi karbon dari lahan gambut ini mencapai 55 gigaton.
Selain itu, Indonesia juga memiliki 125,9 juta hektare hutan hujan tropis atau terbesar ketiga di dunia yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 gigaton. Indonesia juga mempunyai hutan mangrove seluas 3,31 juta hektare atau 20 persen dari total hutan mangrove dunia yang mampu menyerap emisi karbon hingga 950 ton per hektare atau total setara 33 gigaton karbon.
“Jadi ini potensi besar bagi Indonesia. Dan kami memiliki program rehabilitasi mangrove dengan luas sekitar 620 ribu hektare pada 2021-2024, Bank Dunia setuju memberikan USD400 juta untuk itu,” jelas Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
