Dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan peerintah tetap memperhatikan pengaturan syarat dan perlindungan hak bagi karyawan kontrak. Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan peerintah tetap memperhatikan pengaturan syarat dan perlindungan hak bagi karyawan kontrak. Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Kompensasi bagi Pekerja Kontrak Diatur dalam UU Cipta Kerja

Ekonomi ketenagakerjaan Kemenaker Omnibus Law
Annisa ayu artanti • 07 Oktober 2020 18:58
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah tetap memperhatikan pengaturan syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau dikenal sebagai karyawan kontrak.
 
Ia menyebutkan dalam payung hukum baru tersebut mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada berakhirnya PKWT.
 
"Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT yaitu adanya kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT," ucap Ida dalam konferensi pers virtual, Rabu, 7 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di samping itu, Ida juga menuturkan, dalam rangka pengawasan perusahaan alih daya atau outsourcing, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).
 
"Jadi bisa terkontrol yang selama ini ada banyak perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar, dengan Undang-Undang ini bisa kita lakukan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem OSS," jelasnya.
 
Kemudian, mengenai ketentuan waktu kerja dan istirahat yang memiliki banyak sekali distorsi. Ida mengatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur waktu kerja dan istirahat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
 
Hanya saja, dalam regulasi anyar tersebut menambahkan ketentuan baru mengenai ketentuan waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal itu menurut pemerintah perlu diatur karena mempertimbangkan bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu di era ekonomi digital yang saat ini berkembang sangat dinamis.
 
"Jadi kita benar-benar mengakomodasi kondisi tenaga kerja akibat adanya bekembang begitu cepatnya ekonomi digital," ungkapnya.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif