Dalam beberapa tahun terakhir, IHT mengalami kontraksi. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Henry menyebut, pertumbuhan IHT tercatat kontraksi 1,32 persen pada tahun lalu sehingga belum berhasil pulih dari kontraksi dari tahun sebelumnya sebesar 5,78 persen.
"Dalam 11 tahun terakhir, IHT telah mengalami kontraksi sebanyak empat kali. Regulasi yang berkeadilan menjadi kunci bagi IHT untuk tumbuh. Apalagi di masa pandemi, IHT butuh pulih ekstra," kata dia dalam keterangan resminya, Rabu, 27 April 2022.
Henry mengatakan, regulasi yang berkeadilan juga menjadi hal penting mengingat IHT merupakan industri padat karya. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang eksesif dan merugikan industri juga akan memberi dampak negatif bagi para pekerjanya.
Ia mencontohkan, rencana revisi PP 109/2012 yang kembali didorong oleh kelompok anti tembakau. Pasalnya, kelompok tersebut terus mendesak pemerintah agar regulasi tersebut direvisi dan mewajibkan perubahan kandungan rokok kretek.
"Hal ini tentunya akan sangat merugikan, mengingat segmen kretek apalagi sigaret kretek tangan (SKT) memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi," ungkapnya.
Henry menambahkan, kelompok antitembakau yang disokong pendanaan lembaga asing ini kerap menekan pemerintah untuk menerbitkan regulasi-regulasi yang mengancam keberlangsungan IHT, diskriminatif dan tidak partisipatif, sehingga merugikan pelaku usaha.
Senada, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji juga menilai, kampanye negatif terhadap IHT telah mendorong terbitnya sejumlah kebijakan-kebijakan pertembakauan yang eksesif dan merugikan.
Oleh karenanya, ia berharap pemerintah dapat mengutamakan kedaulatan nasional, termasuk sektor IHT. Selama ini, kebijakan yang ada juga berdampak langsung kepada para petani, misalnya kenaikan cukai yang membuat serapan tembakau turun.
"Harga jual kemudian tidak optimal dan petani bisa mengalami kerugian yang besar, bahkan tak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Kami berharap pemerintah tetap berpendirian sehingga bisa membuat kebijakan yang melindungi pertanian tembakau," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
