Pilar pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis.
"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," jelas Ida, dalam keterangan resminya, Rabu, 9 Juni 2021.
Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Ida mengatakan, Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Namun demikian, tambahnya, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakeholder.
"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing," ucapnya.
Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional.
"Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil konferensi panggilan global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis covid-19 yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO," jelasnya.
Ida menuturkan, selama ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang dilakukan dalam menangani dampak pandemi ini.
Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak covid-19 pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal.
Selain itu, pemerintah Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan domestik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
