Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan pada tahun ini investasi di sektor minerba ditargetkan sebesar USD5,89 miliar.
Ia mengatakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi investasi di sektor ini. Beberapa kendala antara lain izin pinjam pakai kawasan hutan, kesesuaian tata ruang, dan kondisi pasar karena belum ada pembeli, karena kontrak belum tuntas.
"Ada juga kendala pembebasan lahan karena merupakan lahan adat, konflik sosial dan ada juga cuaca hujan dan covid-19," kata Ridwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Juni 2021.
Namun demikian, Ditjen Minerba tetap memberikan dukungan pada badan usaha atau perusahaan untuk meningkatkan investasi antara lain dengan memfasilitasi penyusunan informasi peluang investasi, melakukan market sounding, harmonisasi dan lain sebagainya.
Pada 2021, sektor minerba memiliki empat kegiatan prioritas. Pertama dari regulasi, direncanakan ada empat kebijakan yang akan terbit yang mengatur tentang Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara dan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Untuk Kebutuhan Domestik.
Kedua adalah monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral atau smelter dalam negeri yang menargetkan 23 smelter dapat beroperasi di 2021.
Kemudian, optimalisasi PNBP subsektor minerba, serta pengawasan dan penilaian reklamasi pascatambang yang berbasis teknologi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
