Tiko sapaan akrabnya menjelaskan adanya kesalahan kajian di awal. Semula untuk pembebasan lahan di Walini, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 8 tidak mampu menginjeksi dalam bentuk cash. Di sisi lain, salah satu BUMN juga berencana melakukan injeksi dalam bentuk trade off tol yang dikelola.
"Namun dalam perjalanannya ternyata penggunaan tol ini merupakan hak DJKN, ini ada kesalahan daripada kajian di awal," kata Tiko.
Rencana itu membuat adanya estimasi cost overrun proyek ini sebesar USD1,4 miliar hingga USD1,9 miliar atau sekitar Rp20,44 triliun hingga Rp27,74 triliun (asumsi kurs Rp14.600).
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menyebut permasalahan cost overrun akan dinegosiasikan dengan pihak Tiongkok yang merupakan partner proyek ini agar kelangsungan pembangunan bisa tetap berjalan.
"Dalam konteks kelangsungan cash flow negatif yang terjadi di awal-awal operasi sedangkan kita skemakan dengan pembiayaan dari bank dalam hal ini CDB (China Development Bank). Sementara untuk cost of run kita sedang diskusikan juga," ujar Tiko.
Selain itu, untuk memenuhi cost overrun ini, pemerintah juga mengajukan penyertaan modal negara bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,1 triliun.
"Kita harapkan bisa dimasukkan dari based equity ini dari PMN, karena memang kita ketahui semua perusahaan-perusahaan ini semua sedang dalam kondisi tertekan karena covid, dan kita berencana juga mengubah sehingga konsorsium ini nantinya dipimpin oleh KAI," jelas dia.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung semula membutuhkan biaya USD6,071 miliar atau sekitar Rp88,63 triliun. Namun, biaya tersebut membengkak sekitar 23 persen dari nilai semula.
Hingga Mei lalu, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah rampung 73 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan persiapan operasi kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai pada 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
