"2024 yang disebut tahun politik kita tetap fokus untuk bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah untuk membangun fondasi Indonesia menuju Indonesia 2045 yaitu keinginan untuk mencapai high income country," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Hajatan Politik Dan Arah Ekonomi Bisnis 2024, dilansir Antara, Kamis, 23 November 2023.
Dalam membangun pondasi ekonomi yang kuat, Sri Mulyani menuturkan Indonesia terus berupaya mengatasi persoalan-persoalan fundamental untuk mencapai Indonesia maju 2045, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan dan infrastruktur yang perlu terus dibangun guna meningkatkan produktivitas.
| Baca juga: Ini Sektor Terdampak Positif Pemilu 2024 |
Pembangunan industri dan investasi nasional
Selain itu, nilai tambah industri juga perlu terus dibangun, dan iklim investasi perlu terus diperbaiki baik melalui regulasi, kebijakan maupun birokrasi yang sederhana. Semua hal tersebut merupakan fondasi bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia maju.Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan berbagai langkah untuk stabilisasi ekonomi sekaligus membangun pondasi-pondasi tersebut.
Di samping itu, pemerintah juga tetap menjalankan agenda reformasi struktural yang komprehensif untuk meningkatkan produktivitas, investasi dan daya saing ekspor.
"Reformasi tetap dilakukan dan justru pada tahun-tahun ini kita banyak sekali harus menerjemahkan legislasi yang sudah ditetapkan yang merupakan reform yang sangat fundamental. Reformasi di bidang perpajakan, undang-undang harmonisasi perpajakan itu banyak aturan pelaksanaannya baru akan berlaku tahun ini dan tahun depan," jelas dia.
Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani menuturkan implementasi dari Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) juga menjadi penting untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah sekaligus meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah.
Penerapan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan turunannya juga harus dilakukan dengan baik. Undang-undang tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia.
"Undang-undangnya sudah selesai namun aturan di bawahnya baru akan berjalan atau ditentukan pada akhir tahun ini sampai dengan tahun depan. Jadi meskipun disebut tahun politik, kita tetap banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu untuk terus diperkuat," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
