Dukungan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat operasionalisasi KDKMP sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa, termasuk penyediaan barang bersubsidi di sektor pertanian.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi KDKMP di Sidoarjo pada Kamis (15/10/2026). Menurut dia, koperasi desa akan dikelola oleh kepala desa dan ketua koperasi dengan dukungan seorang manajer untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Baca Juga :
Pupuk Indonesia Incar Proyek Pupuk Raksasa di Rusia, Ada Kapasitas Urea 3,5 Juta Ton per Tahun
"Jadi ini (KDKMP) milik desa, dikelola oleh Kepala Desa dan Ketua Koperasi, dibantu Manager untuk melayani barang-barang yang subsidi. Bantuan subsidi nanti Alsintan di sini, pupuk di sini, semua subsidi ada di sini," ujar Zulkifli.
Sebagai bagian dari percepatan tersebut, pemerintah mulai melakukan peninjauan terhadap 10.070 KDKMP yang tersebar di sembilan provinsi sejak 15 Oktober 2026. Pupuk Indonesia turut mengambil bagian dengan mengintegrasikan koperasi yang siap beroperasi ke dalam jaringan penyaluran pupuk subsidi.
Integrasi tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Melalui skema ini, KDKMP yang telah memenuhi kesiapan operasional dapat melayani penebusan pupuk bersubsidi oleh petani.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, Pupuk Indonesia memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pengelola koperasi. Materi pendampingan mencakup tata cara penebusan pupuk subsidi dan mekanisme pelayanan kepada petani. Pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta pihak terkait, menyesuaikan kondisi dan kesiapan setiap wilayah.
Dari sisi petani, perubahan saluran penebusan tidak mengubah persyaratan maupun harga pupuk subsidi. Petani yang tercatat dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Seluruh transaksi penebusan kemudian dicatat melalui sistem i-Pubers.
Harga yang dibayarkan petani juga tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, penyaluran melalui KDKMP diharapkan memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi tanpa mengubah ketentuan yang berlaku.
Pengawasan distribusi turut diperkuat melalui Command Center Pupuk Indonesia. Fasilitas ini digunakan untuk memantau pergerakan pupuk subsidi secara real-time, mulai dari pabrik hingga titik penyaluran di KDKMP.
Pemantauan tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan distribusi dan merespons kendala di lapangan secara lebih cepat. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan prinsip tujuh tepat diterapkan, yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan perusahaan mendukung penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP untuk mempermudah petani memperoleh pupuk yang dibutuhkan.
"Pupuk Indonesia mendukung penuh penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP yang mendekatkan akses pupuk bagi petani. Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran penyalurannya guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional," ujar Rahmad.
Melalui integrasi jaringan distribusi, pendampingan pengelola, dan pemantauan penyaluran, Pupuk Indonesia berupaya mendukung pelaksanaan kebijakan pupuk subsidi agar berjalan sesuai ketentuan serta menunjang kebutuhan petani di berbagai daerah.
