Jakarta: Pasokan semen dan besi untuk menjaga kelancaran pembangunan hunian tetap serta infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Langkah tersebut ditempuh menyusul meningkatnya kebutuhan material yang turut mendorong kenaikan harga di daerah terdampak.
Satgas PRR akan berkoordinasi dengan Danantara untuk mendorong optimalisasi produksi BUMN terkait sekaligus memperluas jaringan distribusi. Upaya ini diperlukan agar ketersediaan material tetap terjaga.
Baca juga: 212 Ribu UMKM Terdampak Ditargetkan Bangkit Tahun ini Melalui Bantuan Rp618 Miliar
Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, mengatakan Satgas PRR berkoordinasi dengan BUMN terkait untuk mengoptimalkan produksi dan memperluas jaringan distribusi. Koordinasi juga dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyesuaian indeks harga huntap menjadi Rp70 juta per unit.
“Kami berkoordinasi dengan Danantara yang ada PIC di sini untuk menangani masalah kenaikan harga semen dan material. Ini dimohon kepada Danantara untuk BUMN yang ada di bidangnya untuk melakukan optimalisasi produksi dan perluasan jaringan distribusi,” ujar Wahyu dalam rapat Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Posko Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Penguatan pasokan dan penyesuaian indeks harga tersebut diperlukan agar kebutuhan material di daerah terdampak tetap terpenuhi dan pembangunan huntap dapat terus berjalan.
Percepatan tidak hanya menyasar hunian. Infrastruktur yang menopang aktivitas masyarakat juga menjadi prioritas, terutama konektivitas darat melalui perbaikan jalan dan jembatan. Normalisasi sungai turut dikebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir susulan.
Sektor perikanan dan pertambakan turut menjadi fokus utama demi memulihkan perekonomian warga. Pada saat bersamaan, pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa terus dipercepat agar pembangunan huntap tidak terkendala persoalan lahan.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah yang memperoleh dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian mulai menangani lahan persawahan terdampak. Untuk sementara, rehabilitasi difokuskan pada lahan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang.
Sementara itu, lahan yang mengalami kerusakan berat, termasuk lahan yang hilang atau tertimbun bebatuan, memerlukan pendekatan berbeda. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi perkebunan.
“Ini memang perlunya koordinasi intensif dengan pemilik lahan. Apakah nantinya kalau mau dilakukan rehab mau tetap jadi sawah berupa padi atau jadi kebun,” ujar Wahyu.
Jakarta: Pasokan semen dan besi untuk menjaga kelancaran pembangunan hunian tetap serta infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Langkah tersebut ditempuh menyusul meningkatnya kebutuhan material yang turut mendorong kenaikan harga di daerah terdampak.
Satgas PRR akan berkoordinasi dengan Danantara untuk mendorong optimalisasi produksi BUMN terkait sekaligus memperluas jaringan distribusi. Upaya ini diperlukan agar ketersediaan material tetap terjaga.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, mengatakan Satgas PRR berkoordinasi dengan BUMN terkait untuk mengoptimalkan produksi dan memperluas jaringan distribusi. Koordinasi juga dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyesuaian indeks harga huntap menjadi Rp70 juta per unit.
“Kami berkoordinasi dengan Danantara yang ada PIC di sini untuk menangani masalah kenaikan harga semen dan material. Ini dimohon kepada Danantara untuk BUMN yang ada di bidangnya untuk melakukan optimalisasi produksi dan perluasan jaringan distribusi,” ujar Wahyu dalam rapat Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Posko Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Penguatan pasokan dan penyesuaian indeks harga tersebut diperlukan agar kebutuhan material di daerah terdampak tetap terpenuhi dan pembangunan huntap dapat terus berjalan.
Percepatan tidak hanya menyasar hunian. Infrastruktur yang menopang aktivitas masyarakat juga menjadi prioritas, terutama konektivitas darat melalui perbaikan jalan dan jembatan. Normalisasi sungai turut dikebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir susulan.
Sektor perikanan dan pertambakan turut menjadi fokus utama demi memulihkan perekonomian warga. Pada saat bersamaan, pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa terus dipercepat agar pembangunan huntap tidak terkendala persoalan lahan.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah yang memperoleh dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian mulai menangani lahan persawahan terdampak. Untuk sementara, rehabilitasi difokuskan pada lahan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang.
Sementara itu, lahan yang mengalami kerusakan berat, termasuk lahan yang hilang atau tertimbun bebatuan, memerlukan pendekatan berbeda. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi perkebunan.
“Ini memang perlunya koordinasi intensif dengan pemilik lahan. Apakah nantinya kalau mau dilakukan rehab mau tetap jadi sawah berupa padi atau jadi kebun,” ujar Wahyu.
(SAW)
